KEAMANAN NASIONAL, POLISI, DAN INTELIJEN KEAMANAN (INTELKAM): Literature Review

By: Cahya Suryana

Menurut pandangan konvensional, konsep keamanan nasional lebih ditekankan pada kemampuan pemerintah untuk melindungi integritas teritorial suatu negara dari ancaman yang datang dari luar dan maupun dari dalam negara tersebut (IDSPS, 2008). Keamanan nasional merupakan elemen yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan negara. Terwujudnya negara yang aman dan damai merupakan upaya menciptakan suatu kondisi yang bebas dari bahaya dan segala bentuk gangguan atau ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Rasa aman dan damai tercermin dari keadaan tenteram, tidak ada rasa takut ataupun khawatir, tidak terjadi konflik antar individu atau kelompok, tidak ada kerusuhan, serta hidup rukun dalam suatu sistem hukum.

Dalam sudut pandang lebih luas Darmono dkk. (2010: 9) mengemukakan pengertian keamanan nasional sebagai: ”Kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional sua­tu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Keamanan nasional juga dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta peng­embangan diplomasi”. Konsep tersebut menekankan kepada ke­mampuan pemerintah dalam melindungi integritas terito­rial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa: ”Keamanan nasional diartikan sebagai kondisi atau keada­an, yakni keadaan yang bersifat nasional dan menggam­barkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal” (Darmono dkk., 2010: 50). Agar kondisi tersebut dapat terwujud, harus ada aktivitas yang dila­kukan oleh pemerintahan. Aktivitas ini merupakan fungsi pemerintahan yang disebut sebagai fungsi keamanan na­sional. Dalam hal ini, keamanan nasional dapat dipahami sebagai kondisi dan juga fungsi keamananan. Keamanan nasional sebagai fungsi bertujuan memberikan perlindungan keamanan yang perlindungan keamanan negara, keamanan publik dan keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan yang dipengaruhi faktor eksternal atau inter­nal. Keamanan nasional sebagai kondisi merujuk pada siatuasi yang bebas dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan.

Indonesian Working Group on Security Sector Reform mengemukakan pemahaman tentang keamanan nasional yang mencakup aspek keamanan manusia (human security) dan kedaulatan negara (sovereignty) (Propatria, 2003). Talbot dan Jakeman (2009: 64) menjelaskan bahwa konsep keamanan manusia sekarang ini banyak digunakan untuk menggambarkan ancaman kompleks yang terkait dengan perang sipil, pembunuhan atau pembantaian, serta intimidasi terhadap penduduk. Sementara itu, keamanan nasional lebih berfokus pada pertahanan negara dari berbagai bentuk ancaman eksternal, keamanan manusia adalah upaya melindungi individu dan masyarakat dari berbagai bentuk kekejaman politik. Implementasi dua dimensi keamanan nasional tersebut dapat dilakukan melalui penegakan hukum dan penegakan kedaulatan.

Menurut IDSPS (2008) keamanan nasional merupakan perwujudan dari konsep keamanan menyeluruh yang memiliki empat dimensi yaitu pertahanan negara, stabilitas dalam negeri, ketertiban publik, dan keamanan insani. Keempat dimensi tersebut mendefinisikan keamanan nasional sebagai upaya politik pemerintah yang bertujuan menciptakan kondisi aman bagi terselenggaranya pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi aman merupakan prasarat meraih untuk kepentingan nasional yang terbebas dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri.

Kemanan nasional dalam dimensi ketertiban publik dan keamanan insani membutuhkan instrumen tersendiri. Suparlan (2004) menjelaskan bahwa untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya pranata, aturan, dan norma; sedangkan institusi yang dapat bertindak sebagai ‘wasit’ yang adil salah satunya adalah polisi. Secara universal, peran polisi dalam masyarakat adalah sebagai penegak hukum (law enforcement officers), sebagai pemelihara ketertiban (order maintenance) yang di dalamnya mengandung pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (crime fighters) (Samego, 2008: 6).

Fungsi polisi dalam struktur kehidupan masyarakat adalah pengayom masyarakat, penegakkan hukum, mempunyai tanggung jawab kusus memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun pencegahan kejahatan agar masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar, 2004: 1). Kepolisian merupakan cerminan dari tuntutan dan harapan masyarakat akan adanya rasa aman, tertib dan tentram. Kegiatan-kegiatan polisi berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai gangguan yang merugikan anggota masyarakat tersebut (Suparlan: 2004).

Keberadaan polisi di setiap negara memiliki sifat unik dengan karakteristik sendiri berbeda dengan negara lain, di samping hal-hal yang sifatnya universal. Dalam prakteknya di Indonesia, Ketetapan MPR No.VII/ MPR/2000 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sejalan dengan itu kepolisian di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU tersebut menjelaskan bahwa: ”Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mene-gakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dilandasi oleh peran sebagai pemelihara keamanan, Polri memiliki tugas-tugas yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif sesuai dengan fungsi polisi dalam konteks universal (Djamin, 2007: 54). Tugas pre-emptif diarahkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau medeteksi lebih awal faktor-faktor korelatif kriminogen yang berpotensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Tugas preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat. Tugas represif diarahkan pada upaya penindakan hukum jika gangguan keamanan dan ketertiban tersebut terlanjur terjadi untuk mengembalikan pada situasi yang kondusif.

Fungsi dan peran kepolisan yang dikemukakan di atas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hakiki terhadap jaminan keamanan dan ketertiban serta penegakkan hukum. Implementasi fungsi kepolisian tersebut mencakup sejumlah tindakan yaitu preemptif (penangkalan), preventif (mencegahan), serta represif (penanggulangan). Dalam praktek kepolisian di Indonesia, fungsi represif secara tegas telah dinyatakan dalam rincian kewenangan Polri yaitu penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pada sisi lain, paradigma baru Polri menegaskan bahwa tindakan pencegahan lebih diutamakan melalui pengembangan tindakan preemptif dan preventif  (Sutanto: 2005).

Tindakan preventif kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Dalam tindakan tersebut melekat tugas-tugas kepolisian yang bersifat preemtif dengan melaksanakan deteksi dini untuk mengidentifikasi gejala-gejala terjadinya permasalahan yang diperkirakan akan muncul dan berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masayarakan. Dalam konteks inilah diperlukan fungsi khusus dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yaitu fungsi intelijen selanjutnya disebut Inleijen Keamanan (Intelkam).

Definisi formal intelijen menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Th. 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah serta perubahanannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Th. 2011 pasal 1 ayat (1): ”Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan”. Pengertian tersebut sejalan dengan makna intelijen yang dipahami di lingkungan Polri sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/VI/ 2006 tentang Panduan Petugas Polmas dalam Pelaksanaan Kegiatan Deteksi yaitu: ”Secara umum pengertian Intelijen adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu secara terorganisir untuk mendapatkan/menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah-masalah yang dihadapi kemudian disajikan kepada Kapolsek/Kanit Intelijen sebagai bahan pengambilan keputusan kebijaksanaan atau tindakan”.

Dalam persfektif umum, intelijen merupakan terjemahan langsung dari intelligence dalam bahasa Inggris yang berarti kecerdasan atau kemampuan berpikir manusia. Pemahaman ini dapat dilihat dalam penggunaan istilah IQ (Intelligence Quotient), itulah makna dasar intelijen. Namun demikian, intelijen tidak dapat dipahami dalam pengertian tunggal hanya sebagai suatu bentuk kecerdasan yang dimiliki manusia. Menurut Stenberg (2000: 4): “Intelligence is defined as the ability to solve problems, or to create products, that are valued within one or more cultural settings”. Intelijen adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan produk (biasanya berupa informasi) yang berharga dalam seting budaya tertentu. Produk intelijen dalam pengertian ini mengarah kepada upaya pemecahan masalah.

Maulani (2009) menjelaskan bahwa intelligence is knowledge, jargon yang berkembang di lingkungan militer memberikan makna bahwa intelligence is foreknowledge yaitu kemampuan weruh sadurunge winarah (mengetahui sesuatu sebelum terjadi). Intelijen dalam praktek merupakan kegiatan yang memiliki kaitan erat dengan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengendalian. Keputusan yang baik ditentukan oleh tersedianya informasi yang akurat, faktual, obyektif, lengkap, terkini, serta tepat waktu. Intelijen dalam hal ini dapat dimaknai sebagai kegiatan mengumpulkan serta mengolah data menjadi informasi atau jawaban terbaik untuk mendapatkan solusi terbaik atas suatu masalah.

Washington Platt (dalam More, 2010: 48) memberikan penjelasan: “Intelligence is a meaningful statement derived from information which has been selected, evaluated, interpreted, and finally expressed so that its significance to a current national policy problem is clear”. Intelijen adalah pernyataan lengkap berasal dari informasi yang sudah dipilih, dievaluasi, ditafsirkan serta dinyatakan sehingga jelas maknanya bagi permasalahan nasional. Hasil analisis intelijen merupakan prediksi kejadian pada masa datang. Intelijen adalah kegiatan yang disamping mencari data dan informasi, juga harus mampu memprediksi atau membuat perkiraan mengenai kejadian dan kegiatan yang mungkin akan dihadapi atau terjadi dimasa datang (Saronto dan Karwita, 2001: 19).

Penjelasan sebelumnya menunjukan bahwa hakekat intelijen bermuara pada informasi sebagai produk yang dihasilkan. Lowentahl (2003: 2) menjelaskan menjelaskan padangan tentang intelijen sebagai informasi sebagai berikut: “Intelligence refers to information that meets the stated or understood needs of policymakers and has been collected, refined, and narrowed to meet those needs. Intelligence is a subset of the broader category of information; intelligence and the entire process by which it is iden-tified, obtained, and analyzed respond to the needs of policymakers. All intelligence is information; not all information is intelligence”. Intelijen berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan oleh negara atau pertimbangan kebijakan publik yang dikumpulkan, disaring, dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Intelijen adalah sebuah alat klasifikasi informasi yang banyak sekali bentuknya; intelijen dan seluruh proses yang dengannya informasi-informasi diidentifikasi, didapatkan, dan dianalisis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam membuat keputusan. Semua produk intelijen adalah informasi, namun tidak semua informasi adalah produk intelijen. Pemahaman ini memberikan makna luas tentang intelijen lebih dari sekedar kecerdasan, akan tetapi intelijen sebagai produk kecerdasan dalam bentuk informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.

Dalam penjelaskan selanjutnya Lowentahl (2003: 8) membagi intelijen dalam tiga pengertian. Pertama, intelijen sebagai proses. Dapat dipandang sebagai alat di mana berbagai macam tipe informasi yang dibutuhkan dikumpulkan, dianalisis, dan disebarkan. Sebagai cara di mana aksi-aksi rahasia disusun dan dilaksanakan. Kedua, intelijen sebagai produk dari proses-proses tersebut di atas. Produk yang dihasilkan melalui analisis dari kegiatan operasional intelijen itu sendiri. Ketiga: intelijen sebagai organisasi. Intelijen dapat dipandang sebagai unit organisasi yang melakukan berbagai fungsi dan peran. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa intelijen mencakup tiga unsur yaitu pelaksana, kegiatan, dan hasil. Intelijen dapat dilihat sebagai proses (pengumpulan, analisis, dan diseminasi informasi), produk (analisis, laporan dan perkiraan yang dapat dimanfaatkan), serta organisasi (kelompok unit atau dinas yang menjalankan kegiatan intelijen).

Badan Intelijen Negara (BIN, 2008) menjelaskan tiga definisi intelijen yang sama dengan penjelasan sebelumnya yaitu: (1) Intelijen sebagai Organisasi: badan/dinas yang dilengkapi dengan sumber daya/kemampuan serta kewenangan untuk melaksanakan proses manajemen dan aktivitas intelijen yang menjadi tugas dan fungsinya; (2) Intelijen sebagai pengetahuan: informasi yang telah diolah melalui evaluasi, analisis, korelasi dan penafsiran sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan; (3) Intelijen sebagai aktivitas: serangkaian kegitan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu dan menciptakan kondisi tertentu serta dilaksanakan secara terbuka dan tertutup.

Informasi adalah produk yang dihasilkan oleh unit kerja/ individu melalui sejumlah kegiatan intelijen untuk banyak kepentingan termasuk penyelenggaraan pemeliharaan keamanan. Perwujudan dan peningkatan keamanan harus didukung oleh sistem penyelenggaraan fungsi intelijen yang berdayaguna dan berhasilguna. Hendropriyono (dalam Aji, 2011: ix) memberikan penjelasan: “Intelijen adalah informasi hasil evaluasi dan analisis yang bernilai karena makna, relevansi, dan akurasinya. Intelijen dalam negara berperan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang buruk. Karena itu, intelijen berpijak pada menghasilkan analisis yang tepat jika fakta yang didapat juga tepat, tidak palsu (bukan penyesatan), dan tidak terlambat”. Dilandasi oleh pemahaman tersebut, aktivitas intelijen merupakan fungsi inheren dalam rangka pencapaian tujuan keamanan nasional.

Wibisono dan Idris (2006: 8) mengemukakan bahwa: “Intelijen adalah bagian dari sistem keamanan nasional, sistem peringatan dini, sistem manajemen informasi, dan sistem analisis strategis yang berperan mencegah terjadinya pendadakan strategis (strategic surprises) dalam bidang keamanan nasional serta melindungi keutuhan dan kelestarian negara berdasarkan prinsip negara demokratis. Kondisi keamanan nasional akan terwujud dengan baik apabila intelijen mampu melakukan deteksi dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman baik yang potensial maupun yang aktual. Intelijen merupakan bagian integral dari sistem keamanan dengan kewenangannya melakukan fungsi keamanan nasional.

Menurut Maulani (2009), paling tidak terdapat enam fungsi yang saat ini berkembang dalam aspek-aspek keamanan nasional yaitu: (1) Membina kepastian hukum (legal surety); (2) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat (civil order); (3) Menegakkan hukum secara paksa (law enforcement); (4) Membangun kemampuan pertahanan (defence capability); (5) Melindungi masyarakat dari berbagai bencana, baik karena alam, kelainan, maupun kesengajaan (public safety from disasters); serta (6) Memelihara keamanan negara (state security). Setiap fungsi memiliki ciri-ciri masalah dan ancamannya sendiri.

Karakteristik ancaman menuntut adanya spesialisasi dalam penanganan. Spesialisasi intelijen terhadap fungsi-fungsi kemanan nasional diwujudkan dalam crime and law enforcement intelligence, yang dilaksanakan oleh lembaga intelijen kepolisian (Intelijen Keamanan di Indonesia). Defence intelligence, dilaksanakan oleh badan intelijen pertahanan, mulai terbatas pada lingkup intelijen pertempuran (combat intelligence) sampai intelijen strategik. Intelijen yang ditujukan untuk melindungi masyarakat (intelligence for public protection) dari berbagai bahaya, tanggung-jawabnya dilaksanakan oleh departemen terkait (mulai dari pengawasan terhadap kegiatan vulkanologi, pengendalian banjir, penanggulangan kenakalan remaja, narkotika, peredaran uang palsu, sampai pada pengawasan orang asing, dan sebagainya). Perlindungan kepentingan nasional yang lebih luas mencakup bidang politik, ekonomi, keuangan, sosial-budaya, serta keamanan sosial, dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Meskipun terdapat spesialisasi intelijen untuk beragam kepentingan, fungsi-fungsi intelijen tetap memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara spesifik dapat dikemukakan bahwa intelijen keamanan adalah salah satu dimensi intelijen yang secara khusus berfokus pada keamanan dalam negeri serta penegakan khukum. Menurut Randol (2009: 6): “Security intelligence is defined as the intelligence behind the police function. Its job is to protect the nation and its members from malefactors who are working to our national and individual hurt”. Intelijen keamanan adalah intelijen di balik fungsi kepolisian yang tugasnya untuk melindungi negara dan rakyatnya dari tindak kejahatan yang dapat menganggu keamanan nasional dan keamanan individu. Intelijen keamanan mencakup proses pengumpulan, evaluasi, analisis, serta interpretasi data dan informasi tentang kegiatan yang berpotensi mengancam keamanan nasional dan keamanan individu. Pengertian ini mengandung makna bahwa intelijen keamanan diarahkan untuk melakukan deteksi serta peringatan dini atas kemungkinan munculnya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Definisi lain intelijen keamanan menurut Robinson (2008: 192) mengacu pada intelijen yang terkait dengan ancaman terhadap keamanan. Intelijen keamanan adalah bagian intelijen secara umum subyek atau sasarannya mencakup terorisme, subversi, spionase, dan kejahatan yang terorganisir yang berkembang di dalam negeri. Istilah intelijen keamanan lebih sering digunakan berkaitan dengan ancaman keamanan internal dalam negeri dari pada ancaman luar negeri. Dilandasi oleh pemahaman terhadap eksistensi kepolisian, intelijen dapat dipandang salah satu bentuk operasi kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan keamanan nasional. Pelaksana tugas itelijen di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes/Pusat) disebut Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam). Penekananya pada intelijen keamanan dalam negeri seperti dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 52 Th. 2010 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kepolisian Negara RI Pasal 18, yang berbunyi: “(1) Badan Intelijen Keamanan disingkat Baintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang intelijen keamanan yang berada di bawah Kapolri’ (2) Baintelkam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan mana-jemen Polri guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri”.

Unsur pelaksana tugas Intelkam pada tingkat kewilayahan masing-masing terdiri atas: (1) Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda; (2) Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres; serta (3) Unit Intelijen Keamanan (Unitintelkam) pada tingkat Polsek yang berada di bawah Kapolsek.

Bersambung ke – Tugas Pokok dan Fungsi Intelkam 

About these ads

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.