APA KABAR PENDIDIKAN..!?

Pendidikan merupakan pendekatan dasar dalam upaya peningkatan kualitas individu serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) organisasi. Pendidikan adalah media peningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap mental dan kepribadian yang akan mendasari kompetensi seseorang. Bagi kepentingan organisasi, pendidikan dapat dimanfaatkan untuk menanggalkan persoalan yang terkait dengan defisiensi kinerja yaitu suatu kondisi dimana SDM yang tersedia tidak mampu lagi menunjukkan prestasi kerja pada level yang diharapkan.

Mari kita bicara tentang pendidikan …….. untuk masa depan pendidikan yang lebih baik …!!

Salam Pendidikan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI INTELIJEN KEAMANAN (INTELKAM) Literature Review

By: Cahya Suryana

Fungsi intelijen telah dikenal sejak zaman dahulu kala serta diakui menduduki peran menentukan dalam konteks pertahanan dan juga keamanan. Pemanfaatan intelijen dalam setiap operasi khususnya operasi militer merupakan hal mutlak. Sejak 2.400 tahun yang lalu, terungkap dalam kitab perang yang ditulis oleh Sun Tzu (seorang ahli strategi perang Tiongkok) bahwa penggunaan intelijen sebagai penyedia informasi yang bersifat strategis merupakan kekuatan yang tak diragukan lagi potensinya untuk meraih kemenangan. Strategi intelijen potensial dipraktikkan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Sun Tzu menyebutkan bahwa setengah keberhasilan dari suatu peperangan akan ditentukan oleh kesuksesan dari operasi intelijen.

Salah satu ajaran Sun Tzu (2000: 11) tentang intelijen dalam bukunya “The Art of War” adalah: “If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle”. Saronto dan Karwita (2001: 17) memberikan pemahaman terhadap ajaran Sun Tzu tersebut sebagai berikut: Siapa yang memahami diri sendiri dan diri lawan secara mendalam, berada dijalan kemenangan pada semua pertempuran. Siapa yang memahami diri sendiri, tetapi tidak memahami lawannya, hanya berpeluang sama besarnya untuk menang (dengan lawannya). Siapa yang tidak memahami dirinya sendiri maupun lawannya, berada pada jalan untuk hancur dalam semua pertempuran. … kenali musuh anda, kenali diri anda, dan kemenangan anda tidak terancam. Kenali lapangan, kecuali cuaca dan kemenangan anda akan lengkap … saya akan mampu meramalkan pihak mana yang akan menang dan pihak mana yang akan kalah … dalam menilai sesuatu maka ada tiga faktor yang harus dianalisa yaitu faktor diri, musuh dan lingkungan

Berdasarkan ajaran Sun Tsu, jika ingin memenangkan peperangan diperlukan kemampuan mengenal diri sendiri, mengenal lawan dan mengenal lingkungan. Gagasan ini terus berkembang untuk mengungkap bagaimana upaya mendapatkan informasi tentang diri sendiri, lawan, dan lingkungan; kemudian bagaimana menganalisa informasi sehingga dapat diketahui dengan pasti resiko, rencana lawan dan kemungkinan hambatan yang bersifat non teknis.

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan early warning system (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki fore knowledge (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan. Sedangkan tugas khusus badan intelijen adalah: (1) Memberikan analisa dalam bidang-bidang yang relevan dengan keamanan nasional, (2) Memberikan peringatan dini atas krisis yang mengancam, (3) Membantu manajemen krisis nasional dan internasional dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan, (4) Memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan nasional, (5) Melindungi informasi rahasia, dan (6) Melakukan operasi kontra-intelijen (ISDPS: 2008).

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (Saronto dan Krwita, 2001). Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Menurut Kunarto (1999: 48), penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri.   Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri (Pusdik Intelkam, 2008). Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan menggumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Pengamanan dalam konteks Intelkam adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan  intelijen yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Polri yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan, serta yang dapat diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa yang bersumber dari supra struktur, tehnostruktur, warga masyarakat dan lingkungan (Pusdik Intelkam, 2008). Pengamanan adalah upaya, langkah, dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mangamankan suatu lingkungan beserta dengan segala isinya agar tercipta suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Penggalangan dalam konteks Intelkam adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah oleh sarana-sarana intelijen, khususnya untuk menciptakan dan atau merubah suatu kondisi di daerah tertentu/lawan (baik diluar maupun didalam negeri), dalam jangka waktu tertentu yang menguntungkan, sesuai kehendak atasan berwenang, untuk mendukung kebijaksanaan yang ditempuh atau yang akan ditempuh dan menghilangkan hambatan hambatan (Pusdik Intelkam, 2008). Penggalangan adalah upaya, langkah, dan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan membina, mengarahkan dan mengkondisikan suatu lingkungan dengan segala potensinya agar tercipta kondisi yang kondusif.

Intelkam adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Karwita dan Saronto (2001: 126-127), tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut: (1) Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mangadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas; (2) Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, teradap kemungkikan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya; (3) Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas poko Polri; (4) Melakukan pengamanan terhadap sasasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memenfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagi sarana ekploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

Sejalan dengan tugas pokok tersebut di atas, Karwita dan Saronto (2001: 126-127) mengemukakan empat peran yang diemban oleh Intelkam yaitu: (1) Melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial yang terjadi dalam masyarakat serta perkembangan selanjutnya, mengidetifikasikan hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kabijaksanaan dan pengambilan keputusan/tindakan oleh pimpinan Polri; (2) Melakukan penggalangan terhadap individu sebagai informal leader atau kelompok masyarakat tertentu yang diketahuai sebagai sumber ancaman/ gangguan agar minimal tidak berbuat sesuatu yang merugikan, maksimal berbuat sesuatu yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri; (3) Mengamankan semua kebikjaksanaan yang telah dan atau akan digariskan pimpinan Polri di pusat maupun di daerah. Untuk kepentingan tugas tersebut, intelijen bergerak dengan orientasi ke depan, bertujuan agar dapat mengungkapkan motivasi pelaku serta latar belakang timbulnya gejala dan kecenderungan yg mengarah pada timbulnya ancaman/gangguan.

Secara khusus, tugas pokok dan fungsi Intelkam di lingkungan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Th.  2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Th. 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Pada tingkat Polda terdapat Direktorat Intelkam (Ditintelkam) sebagai unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Pada tingkat Polres terdapat Satuan Intelkam (Satintelkam) yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Pada tingkat Polsek terdapat Unit Intelkam, bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/ informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas, serta pelayanan perizinan.

KEAMANAN NASIONAL, POLISI, DAN INTELIJEN KEAMANAN (INTELKAM): Literature Review

By: Cahya Suryana

Menurut pandangan konvensional, konsep keamanan nasional lebih ditekankan pada kemampuan pemerintah untuk melindungi integritas teritorial suatu negara dari ancaman yang datang dari luar dan maupun dari dalam negara tersebut (IDSPS, 2008). Keamanan nasional merupakan elemen yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan negara. Terwujudnya negara yang aman dan damai merupakan upaya menciptakan suatu kondisi yang bebas dari bahaya dan segala bentuk gangguan atau ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Rasa aman dan damai tercermin dari keadaan tenteram, tidak ada rasa takut ataupun khawatir, tidak terjadi konflik antar individu atau kelompok, tidak ada kerusuhan, serta hidup rukun dalam suatu sistem hukum.

Dalam sudut pandang lebih luas Darmono dkk. (2010: 9) mengemukakan pengertian keamanan nasional sebagai: ”Kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional sua­tu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Keamanan nasional juga dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta peng­embangan diplomasi”. Konsep tersebut menekankan kepada ke­mampuan pemerintah dalam melindungi integritas terito­rial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa: ”Keamanan nasional diartikan sebagai kondisi atau keada­an, yakni keadaan yang bersifat nasional dan menggam­barkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal” (Darmono dkk., 2010: 50). Agar kondisi tersebut dapat terwujud, harus ada aktivitas yang dila­kukan oleh pemerintahan. Aktivitas ini merupakan fungsi pemerintahan yang disebut sebagai fungsi keamanan na­sional. Dalam hal ini, keamanan nasional dapat dipahami sebagai kondisi dan juga fungsi keamananan. Keamanan nasional sebagai fungsi bertujuan memberikan perlindungan keamanan yang perlindungan keamanan negara, keamanan publik dan keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan yang dipengaruhi faktor eksternal atau inter­nal. Keamanan nasional sebagai kondisi merujuk pada siatuasi yang bebas dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan.

Indonesian Working Group on Security Sector Reform mengemukakan pemahaman tentang keamanan nasional yang mencakup aspek keamanan manusia (human security) dan kedaulatan negara (sovereignty) (Propatria, 2003). Talbot dan Jakeman (2009: 64) menjelaskan bahwa konsep keamanan manusia sekarang ini banyak digunakan untuk menggambarkan ancaman kompleks yang terkait dengan perang sipil, pembunuhan atau pembantaian, serta intimidasi terhadap penduduk. Sementara itu, keamanan nasional lebih berfokus pada pertahanan negara dari berbagai bentuk ancaman eksternal, keamanan manusia adalah upaya melindungi individu dan masyarakat dari berbagai bentuk kekejaman politik. Implementasi dua dimensi keamanan nasional tersebut dapat dilakukan melalui penegakan hukum dan penegakan kedaulatan.

Menurut IDSPS (2008) keamanan nasional merupakan perwujudan dari konsep keamanan menyeluruh yang memiliki empat dimensi yaitu pertahanan negara, stabilitas dalam negeri, ketertiban publik, dan keamanan insani. Keempat dimensi tersebut mendefinisikan keamanan nasional sebagai upaya politik pemerintah yang bertujuan menciptakan kondisi aman bagi terselenggaranya pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi aman merupakan prasarat meraih untuk kepentingan nasional yang terbebas dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri.

Kemanan nasional dalam dimensi ketertiban publik dan keamanan insani membutuhkan instrumen tersendiri. Suparlan (2004) menjelaskan bahwa untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya pranata, aturan, dan norma; sedangkan institusi yang dapat bertindak sebagai ‘wasit’ yang adil salah satunya adalah polisi. Secara universal, peran polisi dalam masyarakat adalah sebagai penegak hukum (law enforcement officers), sebagai pemelihara ketertiban (order maintenance) yang di dalamnya mengandung pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (crime fighters) (Samego, 2008: 6).

Fungsi polisi dalam struktur kehidupan masyarakat adalah pengayom masyarakat, penegakkan hukum, mempunyai tanggung jawab kusus memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun pencegahan kejahatan agar masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar, 2004: 1). Kepolisian merupakan cerminan dari tuntutan dan harapan masyarakat akan adanya rasa aman, tertib dan tentram. Kegiatan-kegiatan polisi berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai gangguan yang merugikan anggota masyarakat tersebut (Suparlan: 2004).

Keberadaan polisi di setiap negara memiliki sifat unik dengan karakteristik sendiri berbeda dengan negara lain, di samping hal-hal yang sifatnya universal. Dalam prakteknya di Indonesia, Ketetapan MPR No.VII/ MPR/2000 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sejalan dengan itu kepolisian di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU tersebut menjelaskan bahwa: ”Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mene-gakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dilandasi oleh peran sebagai pemelihara keamanan, Polri memiliki tugas-tugas yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif sesuai dengan fungsi polisi dalam konteks universal (Djamin, 2007: 54). Tugas pre-emptif diarahkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau medeteksi lebih awal faktor-faktor korelatif kriminogen yang berpotensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Tugas preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat. Tugas represif diarahkan pada upaya penindakan hukum jika gangguan keamanan dan ketertiban tersebut terlanjur terjadi untuk mengembalikan pada situasi yang kondusif.

Fungsi dan peran kepolisan yang dikemukakan di atas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hakiki terhadap jaminan keamanan dan ketertiban serta penegakkan hukum. Implementasi fungsi kepolisian tersebut mencakup sejumlah tindakan yaitu preemptif (penangkalan), preventif (mencegahan), serta represif (penanggulangan). Dalam praktek kepolisian di Indonesia, fungsi represif secara tegas telah dinyatakan dalam rincian kewenangan Polri yaitu penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pada sisi lain, paradigma baru Polri menegaskan bahwa tindakan pencegahan lebih diutamakan melalui pengembangan tindakan preemptif dan preventif  (Sutanto: 2005).

Tindakan preventif kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Dalam tindakan tersebut melekat tugas-tugas kepolisian yang bersifat preemtif dengan melaksanakan deteksi dini untuk mengidentifikasi gejala-gejala terjadinya permasalahan yang diperkirakan akan muncul dan berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masayarakan. Dalam konteks inilah diperlukan fungsi khusus dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yaitu fungsi intelijen selanjutnya disebut Inleijen Keamanan (Intelkam).

Definisi formal intelijen menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Th. 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah serta perubahanannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Th. 2011 pasal 1 ayat (1): ”Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan”. Pengertian tersebut sejalan dengan makna intelijen yang dipahami di lingkungan Polri sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/VI/ 2006 tentang Panduan Petugas Polmas dalam Pelaksanaan Kegiatan Deteksi yaitu: ”Secara umum pengertian Intelijen adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu secara terorganisir untuk mendapatkan/menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah-masalah yang dihadapi kemudian disajikan kepada Kapolsek/Kanit Intelijen sebagai bahan pengambilan keputusan kebijaksanaan atau tindakan”.

Dalam persfektif umum, intelijen merupakan terjemahan langsung dari intelligence dalam bahasa Inggris yang berarti kecerdasan atau kemampuan berpikir manusia. Pemahaman ini dapat dilihat dalam penggunaan istilah IQ (Intelligence Quotient), itulah makna dasar intelijen. Namun demikian, intelijen tidak dapat dipahami dalam pengertian tunggal hanya sebagai suatu bentuk kecerdasan yang dimiliki manusia. Menurut Stenberg (2000: 4): “Intelligence is defined as the ability to solve problems, or to create products, that are valued within one or more cultural settings”. Intelijen adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan produk (biasanya berupa informasi) yang berharga dalam seting budaya tertentu. Produk intelijen dalam pengertian ini mengarah kepada upaya pemecahan masalah.

Maulani (2009) menjelaskan bahwa intelligence is knowledge, jargon yang berkembang di lingkungan militer memberikan makna bahwa intelligence is foreknowledge yaitu kemampuan weruh sadurunge winarah (mengetahui sesuatu sebelum terjadi). Intelijen dalam praktek merupakan kegiatan yang memiliki kaitan erat dengan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengendalian. Keputusan yang baik ditentukan oleh tersedianya informasi yang akurat, faktual, obyektif, lengkap, terkini, serta tepat waktu. Intelijen dalam hal ini dapat dimaknai sebagai kegiatan mengumpulkan serta mengolah data menjadi informasi atau jawaban terbaik untuk mendapatkan solusi terbaik atas suatu masalah.

Washington Platt (dalam More, 2010: 48) memberikan penjelasan: “Intelligence is a meaningful statement derived from information which has been selected, evaluated, interpreted, and finally expressed so that its significance to a current national policy problem is clear”. Intelijen adalah pernyataan lengkap berasal dari informasi yang sudah dipilih, dievaluasi, ditafsirkan serta dinyatakan sehingga jelas maknanya bagi permasalahan nasional. Hasil analisis intelijen merupakan prediksi kejadian pada masa datang. Intelijen adalah kegiatan yang disamping mencari data dan informasi, juga harus mampu memprediksi atau membuat perkiraan mengenai kejadian dan kegiatan yang mungkin akan dihadapi atau terjadi dimasa datang (Saronto dan Karwita, 2001: 19).

Penjelasan sebelumnya menunjukan bahwa hakekat intelijen bermuara pada informasi sebagai produk yang dihasilkan. Lowentahl (2003: 2) menjelaskan menjelaskan padangan tentang intelijen sebagai informasi sebagai berikut: “Intelligence refers to information that meets the stated or understood needs of policymakers and has been collected, refined, and narrowed to meet those needs. Intelligence is a subset of the broader category of information; intelligence and the entire process by which it is iden-tified, obtained, and analyzed respond to the needs of policymakers. All intelligence is information; not all information is intelligence”. Intelijen berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan oleh negara atau pertimbangan kebijakan publik yang dikumpulkan, disaring, dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Intelijen adalah sebuah alat klasifikasi informasi yang banyak sekali bentuknya; intelijen dan seluruh proses yang dengannya informasi-informasi diidentifikasi, didapatkan, dan dianalisis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam membuat keputusan. Semua produk intelijen adalah informasi, namun tidak semua informasi adalah produk intelijen. Pemahaman ini memberikan makna luas tentang intelijen lebih dari sekedar kecerdasan, akan tetapi intelijen sebagai produk kecerdasan dalam bentuk informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.

Dalam penjelaskan selanjutnya Lowentahl (2003: 8) membagi intelijen dalam tiga pengertian. Pertama, intelijen sebagai proses. Dapat dipandang sebagai alat di mana berbagai macam tipe informasi yang dibutuhkan dikumpulkan, dianalisis, dan disebarkan. Sebagai cara di mana aksi-aksi rahasia disusun dan dilaksanakan. Kedua, intelijen sebagai produk dari proses-proses tersebut di atas. Produk yang dihasilkan melalui analisis dari kegiatan operasional intelijen itu sendiri. Ketiga: intelijen sebagai organisasi. Intelijen dapat dipandang sebagai unit organisasi yang melakukan berbagai fungsi dan peran. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa intelijen mencakup tiga unsur yaitu pelaksana, kegiatan, dan hasil. Intelijen dapat dilihat sebagai proses (pengumpulan, analisis, dan diseminasi informasi), produk (analisis, laporan dan perkiraan yang dapat dimanfaatkan), serta organisasi (kelompok unit atau dinas yang menjalankan kegiatan intelijen).

Badan Intelijen Negara (BIN, 2008) menjelaskan tiga definisi intelijen yang sama dengan penjelasan sebelumnya yaitu: (1) Intelijen sebagai Organisasi: badan/dinas yang dilengkapi dengan sumber daya/kemampuan serta kewenangan untuk melaksanakan proses manajemen dan aktivitas intelijen yang menjadi tugas dan fungsinya; (2) Intelijen sebagai pengetahuan: informasi yang telah diolah melalui evaluasi, analisis, korelasi dan penafsiran sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan; (3) Intelijen sebagai aktivitas: serangkaian kegitan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu dan menciptakan kondisi tertentu serta dilaksanakan secara terbuka dan tertutup.

Informasi adalah produk yang dihasilkan oleh unit kerja/ individu melalui sejumlah kegiatan intelijen untuk banyak kepentingan termasuk penyelenggaraan pemeliharaan keamanan. Perwujudan dan peningkatan keamanan harus didukung oleh sistem penyelenggaraan fungsi intelijen yang berdayaguna dan berhasilguna. Hendropriyono (dalam Aji, 2011: ix) memberikan penjelasan: “Intelijen adalah informasi hasil evaluasi dan analisis yang bernilai karena makna, relevansi, dan akurasinya. Intelijen dalam negara berperan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang buruk. Karena itu, intelijen berpijak pada menghasilkan analisis yang tepat jika fakta yang didapat juga tepat, tidak palsu (bukan penyesatan), dan tidak terlambat”. Dilandasi oleh pemahaman tersebut, aktivitas intelijen merupakan fungsi inheren dalam rangka pencapaian tujuan keamanan nasional.

Wibisono dan Idris (2006: 8) mengemukakan bahwa: “Intelijen adalah bagian dari sistem keamanan nasional, sistem peringatan dini, sistem manajemen informasi, dan sistem analisis strategis yang berperan mencegah terjadinya pendadakan strategis (strategic surprises) dalam bidang keamanan nasional serta melindungi keutuhan dan kelestarian negara berdasarkan prinsip negara demokratis. Kondisi keamanan nasional akan terwujud dengan baik apabila intelijen mampu melakukan deteksi dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman baik yang potensial maupun yang aktual. Intelijen merupakan bagian integral dari sistem keamanan dengan kewenangannya melakukan fungsi keamanan nasional.

Menurut Maulani (2009), paling tidak terdapat enam fungsi yang saat ini berkembang dalam aspek-aspek keamanan nasional yaitu: (1) Membina kepastian hukum (legal surety); (2) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat (civil order); (3) Menegakkan hukum secara paksa (law enforcement); (4) Membangun kemampuan pertahanan (defence capability); (5) Melindungi masyarakat dari berbagai bencana, baik karena alam, kelainan, maupun kesengajaan (public safety from disasters); serta (6) Memelihara keamanan negara (state security). Setiap fungsi memiliki ciri-ciri masalah dan ancamannya sendiri.

Karakteristik ancaman menuntut adanya spesialisasi dalam penanganan. Spesialisasi intelijen terhadap fungsi-fungsi kemanan nasional diwujudkan dalam crime and law enforcement intelligence, yang dilaksanakan oleh lembaga intelijen kepolisian (Intelijen Keamanan di Indonesia). Defence intelligence, dilaksanakan oleh badan intelijen pertahanan, mulai terbatas pada lingkup intelijen pertempuran (combat intelligence) sampai intelijen strategik. Intelijen yang ditujukan untuk melindungi masyarakat (intelligence for public protection) dari berbagai bahaya, tanggung-jawabnya dilaksanakan oleh departemen terkait (mulai dari pengawasan terhadap kegiatan vulkanologi, pengendalian banjir, penanggulangan kenakalan remaja, narkotika, peredaran uang palsu, sampai pada pengawasan orang asing, dan sebagainya). Perlindungan kepentingan nasional yang lebih luas mencakup bidang politik, ekonomi, keuangan, sosial-budaya, serta keamanan sosial, dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Meskipun terdapat spesialisasi intelijen untuk beragam kepentingan, fungsi-fungsi intelijen tetap memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara spesifik dapat dikemukakan bahwa intelijen keamanan adalah salah satu dimensi intelijen yang secara khusus berfokus pada keamanan dalam negeri serta penegakan khukum. Menurut Randol (2009: 6): “Security intelligence is defined as the intelligence behind the police function. Its job is to protect the nation and its members from malefactors who are working to our national and individual hurt”. Intelijen keamanan adalah intelijen di balik fungsi kepolisian yang tugasnya untuk melindungi negara dan rakyatnya dari tindak kejahatan yang dapat menganggu keamanan nasional dan keamanan individu. Intelijen keamanan mencakup proses pengumpulan, evaluasi, analisis, serta interpretasi data dan informasi tentang kegiatan yang berpotensi mengancam keamanan nasional dan keamanan individu. Pengertian ini mengandung makna bahwa intelijen keamanan diarahkan untuk melakukan deteksi serta peringatan dini atas kemungkinan munculnya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Definisi lain intelijen keamanan menurut Robinson (2008: 192) mengacu pada intelijen yang terkait dengan ancaman terhadap keamanan. Intelijen keamanan adalah bagian intelijen secara umum subyek atau sasarannya mencakup terorisme, subversi, spionase, dan kejahatan yang terorganisir yang berkembang di dalam negeri. Istilah intelijen keamanan lebih sering digunakan berkaitan dengan ancaman keamanan internal dalam negeri dari pada ancaman luar negeri. Dilandasi oleh pemahaman terhadap eksistensi kepolisian, intelijen dapat dipandang salah satu bentuk operasi kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan keamanan nasional. Pelaksana tugas itelijen di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes/Pusat) disebut Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam). Penekananya pada intelijen keamanan dalam negeri seperti dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 52 Th. 2010 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kepolisian Negara RI Pasal 18, yang berbunyi: “(1) Badan Intelijen Keamanan disingkat Baintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang intelijen keamanan yang berada di bawah Kapolri’ (2) Baintelkam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan mana-jemen Polri guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri”.

Unsur pelaksana tugas Intelkam pada tingkat kewilayahan masing-masing terdiri atas: (1) Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda; (2) Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres; serta (3) Unit Intelijen Keamanan (Unitintelkam) pada tingkat Polsek yang berada di bawah Kapolsek.

Bersambung ke - Tugas Pokok dan Fungsi Intelkam 

PENDIDIKAN KEDINASAN/PROFESI DALAM PERSFEKTIF PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

By: Cahya Suryana

 


PENDAHULUAN

Pendidikan kedinasan diselenggarakan terutama dalam rangka mengembangkan potensi pegawai negeri dan calon pegawai negeri untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas kedinasan. PP No. 14/2010 tentang Pendidikan Kedinasan menetapkan: ”Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non-kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri”. Selanjutnya dijelaskan: ”Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus”.

Pendidikan kedinasan dapat diselenggarakan pada jalur formal atau non-formal. Pendidikan kedinasan pada jalur formal merupakan rangkaian kegiatan pendidikan terstruktur yang dapat berupa program utuh yang secara keseluruhan diselenggarakan pada satuan pendidikan kedinasan, atau gabungan pendidikan formal dan non-formal sebagai implikasi standar kompetensi yang dituntut dalam program pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan pada jalur non-formal dapat berbentuk kursus pengetahuan atau keahlian khusus, dan/atau belajar melalui pengalaman (experiential learning). Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pada jalur nonformal dapat dilaksanakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kementerian, kementerian lain, dan/atau LPNK, atau lembaga kursus.

Pembahasan berikut merupakan tinjauan tentang konsep, teori, serta aplikasi pendidikan kedinasan/profesi dalam presfektif PLS (pendidikan non-formal). Pembahasan diawali dengan penjelasan konsep pendidikan kedinasan/ profesi, konsep PLS termasuk peran PLS dalam pengembangan SDM, dilanjutkan dengan uraian tentang kedudukan pendidikan kedinasan/profesi dalam PLS dan praktek pendidikan kedinasan/ profesi dalam persfektif PLS. Pada bagian akhir  dikemukakan analisa kritis tentang praktek pendidikan kedinasan/ profesi yang berkembang pada saat ini.

 

KONSEP PENDIDIKAN KEDINASAN/ PROFESI

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi. Patena et.al. (2005: 11) menjelaskan bahwa pendidikan profesi mewajibkan pesertanya menyelesaikan pengembangan pengetahuan dan keterampilan tertentu pada bidang yang dipilih. Lebih lanjut dijelaskan bahwa persyaratan pendidikan profesi terdiri dari kelompok pengetahuan sebagai domain dalam konten yang luas. Setiap kelompok pengetahuan didefinisikan oleh unit pengetahuan, yang mewakili bidang isi yang lebih rinci. Area konten yang dianjurkan tidak sama dengan program khusus namun merupakan suatu kontinum praktek dengan kedalaman dan keluasan dari kelompok dan unit yang bervariasi. Area konten ditetapkan sebagai hak preogatif kelembagaan serta komunitas kepentingan tertentu. Unit-unit pengetahuan yang dikembangkan ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap SDM dengan penguasaan praktek berbasis pengetahuan tertentu.

Pendapat lain tentang pendidikan profesi dikemukakan Bonnar (2011: 78) yang menjelaskan bahwa pendidikan profesi didefinisikan sebagai suatu bentuk pengembangan terhadap lima sapek yaitu: (1) pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan demonstrasi keahlian profesional yang berlaku; (2) kompetensi dalam keterampilan generik; (3) refleksi praktek dan informasi penilaian etika; (4) tanggung jawab dan akuntabilitas kepada orang lain; (5) keterlibatan dalam pengembangan profesi berkelanjutan dan belajar sepanjang hayat.

Menurut Jarvis (1983: 48), terdapat tiga tujuan spesifik pendidikan profesi yaitu: (1) menghasilkan calon pemegang jabatan profesi yang memiliki ideologi profesional, terutama kaitannya dengan pemahaman tentang praktek yang baik dan pelayanan; (2) menyediakan calon praktisi dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, atau praktisi lanjut dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, untuk masuk atau untuk melanjutkan profesi; serta (3) menghasilkan praktisi yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kesadaran kritisnya.

Anderson (2007: 1) mengemukakan sejumlah tujuan pendidikan profesi bagi pesertanya antara lain: (1) penggabungan pengetahuan dan nilai-nilai dasar untuk disiplin profesional; (2) memahami konsep-konsep utama, prinsip, dan teknik yang diterapkan dalam praktek; (3) mencapai tingkat kompetensi yang diperlukan termasuk bertanggungjawab dalam praktek profesional; (4) menerima tanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi secara berkesinamungan. Tujuan ini dirancang dalam rangka menghasilkan SDM profesional yang bertanggungjawab kemudian dapat memastikan terjadinya pengembangan profesi berkelanjutan dengan membantu mengenali dan memahami pentingnya memajukan pengetahuan profesional dan meningkatkan standar praktek.

Menurut Anderson (2007) lembaga pendidikan profesi didirikan dengan tujuan penyediaan sumber daya manusia yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelatihan bagi generasi berikutnya. Kurikulum pendidikan profesi mencoba mengembangkan disiplin dan kesadaran profesional. Lembaga pendidikan profesi memiliki beban merencanakan serta memberikan layanan pendidikan bagi terselenggaranya pembelajaran berbasis pengetahuan melalui integrasi pengajaran, penelitian, dan teknologi.

Pendidikan profesi dibutuhkan guna penyelenggaraan program-program baru dalam struktur yang berkesinambungan. Pendidikan profesi merupakan proses pendidikan seumur hidup yang harus terus memperbaiki serta menyesuaikan programnya dalam rangka membentuk SDM yang profesional.

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN SDM

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau yang lebih dikenal dengan pendidikan non fromal memiliki pengertian, sistem, prinsip, serta paradigma tersendiri yang relatif beda dengan pendidikan formal. Menurut Unesco, pendidikan nonformal mempunyai derajat keketatan dan keseragaman lebih longgar dibanding dengan pendidikan formal. Pendidikan nonformal memiliki bentuk dan isi program yang bervariasi, sedangkan pendidikan formal umumnya memiliki bentuk dan isi program yang seragam untuk setiap satuan, jenis, dan jenjang pendidikan. Perbedaan tersbut tampak pada teknik yang digunakan untuk mendiagnosis, merencanakan, mengevaluasi proses, hasil dan dampak program pendidikan.

Pemahaman terhadap konsep dan tujuan pendidikan nonformal dapat dijadikan landasan dalam mengklasifikasi berbagai jenis pendidikan non-formal. Dengan menggunakan kriteria tujuan dan isi program, Harbinson menggolongkan program pendidikan nonformal yang berkaitan dengan upaya membuka kesempatan kerja, memasuki lapangan kerja, atau meningkatkan kemampuan kerja (Sudjana, 2007: 13). Pendidikan nonformal memiliki orientasi praktis mempersiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih.

Analisis terhadap konsep, jenis dan tujuan pendidikan nonformal di atas menunjukkan bahwa pendidikan non-formal memiliki potensi yang sama dengan pendidikan formal dalam rangka mengembangkan kualitas SDM. Atas dasar itu, pendidikan nonformal dapat dijadikan pendidikan alternatif yang menawarkan solusi konstruktif dan inovatif pengembangan SDM ketika pendidikan formal tidak mampu memenuhinya pada satu sisi dan pada sisi lain ketika peserta didik tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal.

Hakikat pengembangan SDM pada dasarnya merupakan irisan dari tiga komponen dasar yaitu pengembangan personal,  pengembangan professional, pengembangan dalam kehidupan bermasyarakat/organisasi (Gilley and Eggland, 1989). Pengembangan personal terkait  dengan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta perbaikan tingkah laku individu. Pengembangan profesional terkait dengan aspek minat, nilai, kompetensi, aktivitas, dan tugas yang diperlukan dalam penyelesaian sesuatu persoalan, dalam kehidupan masyarakat maupun di tempat kerja. Pengembangan kehidupan bermasyarakat merupakan implementasi perolehan kemampuan hasil  pengembangan secara personal dan profesional yang dimiliki setiap individu.

Dalam konteks pengembangan SDM, pendidikan nonformal menyediakan berbagai tipe pembelajaran yang luwes dan fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik. Menurut Egbezor (2001), pendidikan non fromal sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat yang meliputi pendidikan orang dewasa, magang, pendidikan berkelanjutan, in-service program, on the job training, pengembangan profesional, kursus penyegaran, pengengembangan staf pekerja dan industri. Pendidikan nonformal dapat pula dirancang  secara khusus untuk mendorong terbentuknya pendidikan fungsional yang diberikan pada peserta didik di luar sistem sekolah formal seperti pendidikan fungsional, pendidikan vokasional, serta pendidikan profesional yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan SDM.

KEDUDUKAN PENDIDIKAN KEDINASAN/PROFESI DALAM PLS

Dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM aparatur pemerintahan dengan keragaman kompetensi, pendidikan kedinasan dituntut memiliki fleksibilitas tinggi dari sisi penyelenggaraannya. Atas dasar itu, program pendidikan kedinasan dapat berupa program utuh pendidikan formal yang diselenggarakan pada satu satuan pendidikan kedinasan, atau gabungan antara pendidikan formal dan nonformal sebagai bagian dari pendidikan kedinasan berdasarkan tuntutan kompentensi yang dibutuhkan. Dengan kata lain pendidikan kedinasan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal (PLS).

Menurut Sudjana (2007: 33), pendidikan kedinasan adalah salah satu jenis pendidikan nonformal. Pendidikan kedinasan, merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan tujuan mempersiapkan dan meningkatkan pelaksanaan tugas kedinasan calon pegawai dan pegawai di lingkungan instansi pemerintahan, baik departeman maupun non departemen. Jenis pendidikan ini pada umumnya dilakukan pada satuan pelatihan yaitu pelatihan pra-jabatan (pre-service training), pelatihan dalam jabatan (in-sevice trainng), pelatihan pelayanan pada masyarakat (social-service training), serta pelatihan yang dilaksanakan di luar lingkungan kerja (outbond training), dan lain sebagainya.

Pada sisi lain, pendidikan profesi dapat dipandang sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan dari orang-orang berkompeten. Pertumbuhan dan perkembangan profesi merupakan fungsi kebutuhan spesifik, dan peran profesional akan terus berubah karena perubahan dalam masyarakat. Pendidikan profesi yang baik harus tanggap terhadap tuntutan perubahan dan memberikan dorongan untuk perubahan dalam lapangan profesi itu sendiri, menyeimbangkan melihat ke depan atas dasar realitas masa kini. Atas dasar itu, Pendidikan profesional merupakan salah satu bentuk pendidikan sepanjang hayat.

Menurut Anderson (2007: 1) pengembangan profesi tidak secara efektif menangani perubahan standar praktek dan etika tanpa membahas perubahan serta melakukan modifikasi tugas. Selanjutnya dijelaskan bahwa: keberhasilan pendidikan tambahan untuk memenuhi kebutuhan informasi tambahan ini disebut belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa pendidikan profesional merupakan realisasi pendidikan nonformal sesuai dengan asas pendidikan sepanjang hayat (life-long education). Asas ini adalah prinsip bahwa pendidikan dilakukan sepanjang hayat dengan keserasian antara pendidikan formal, nonformal, dan informal.  Pendidikan sepanjang hayat adalah upaya sadar menumbuhkan kegiatan belajar sepanjang hayat (life-long learning).

Dalam uraian selanjutnya Anderson (2007: 1) menjelaskan belajar sepanjang hayat merupakan upaya terus menerus, pelatihan untuk para profesional. Belajar terjadi melalui upaya pada bagian pekerja dalam hubungannya dengan pendidikan profesional. Ini didasarkan pada pengetahuan saat pemahaman harus disesuaikan memenuhi kepentingan dan tujuan. Melanjutkan hasil pengembangan dalam praktek penguatan dan pengembangan profesional yang bertanggung jawab untuk menjaga standar yang tinggi. Banyak profesional motivasi diri untuk belajar kompetensi baru yang dibutuhkan pada pekerjaan karena memungkinka mereka untuk memperoleh derajat keterampilan dan komitmen tinggi. Pelatihan dan pengembangan menciptakan percaya diri, ahli profesional yang termotivasi untuk belajar dan komitmen untuk mendorong pertumbuhan pribadi. Pemahaman ini menampatkan pendidikan kedinasan/profesi sebagai bentuk pendidikan nonformal, ketika kebutuhan untuk pengembangan profesional terus berkembang.

 

PENUTUP

Pendidikan kedinasan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan kedinasan menempati posisi strategis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM (aparatur pemerintahan). Dalam prakteknya, lembaga pendidikan kedinasan bahkan mampu menjadi pusat keunggulan (center of exellence) bagi pengembangan IPTS untuk bidang-bidang khusus yang belum dikembangkan oleh lembaga pendidikan pada umumnya. Pendidikan kedinasan yang diselenggarakan melalui jalur nonformal merupakan upaya pemenuhan kebutuhan belajar sepanjang hayat sesuai tuntutan terhadap dinamika pengembangan profesi. Banyak persoalan yang dihadapai dalam pengembangan profesional yang tidak dapat dipenuhi pendidikan formal mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai karakteristik profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Connie. (2007). Professional Education:Encyclopedia of Business and Finance, 2nd ed. Available at: http://www.enotes.com/business-finance-encyclopedia/professional-education (April, 2011).

Egbezor, D. E. & Okanezi, B. ”Non-Formal Education as a Tool to Human Resource Development: An Assessment”. International Journal of Scientific Research in Education, JUNE 2008, vol. 1(1), 1-12.

Bonnar, Irene. (2011). Belonging And Becoming An Exploration Of Identity And Learning For Full-Time Quantity Surveying Students School Of The Built And Natural Environment. Glasgow: Caledonian University of Scotland.

Gilley, Jerry W. And Eggland, Steven A.   (1989). Principle of Human Resources Development. Massa-chusetts: Addison-Wesley Pub..

Jarvis, Peter. Professional Educa-tion. (1983). London: Routledge.

Patena, Karen R. et.al. Curriculum Model Baccalaureate Degree Education in Health Information Management. Illinois: American Health Information Management Association.

Sudjana, Djudju, Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI Bandung. (2007). Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Bagian-2, Ilmu Pendidikan Praktis. Jakarta: PT. Imperial Bhakti Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNESCO. Education for Rural Development: A Portfolio of Studies. Volume 1: Education and the Rural Community. Bangkok, Thailand, 1982.


UJICOBA INSTRUMEN

UJICOBA INSTRUMEN

DATA DAN JENIS DATA PENELITIAN

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab perta- nyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang   dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan pene- litian berlangsung.

A.     Data Berdasarkan Sumbernya

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

  1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion – FGD) dan penyebaran kuesioner.
  2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Pemahaman terhadap kedua jenis data di atas diperlukan sebagai landasan dalam menentukan teknik serta langkah-langkah pengumpulan data penelitian.

B. Data Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data kualitatif (yang berbentuk kata-kata/kalimat) dan data kuantitatif (yang berbentuk angka). Data kuantitatif dapat dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkannya yaitu data diskrit dan data kontinum. Berdasarkan sifatnya, data kuantitatif terdiri atas data nominal, data ordinal, data interval dan data rasio.

1.      Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

2.       Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya, data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu sebagai berikut:

  1. Data diskrit adalah data dalam bentuk angka (bilangan) yang diperoleh dengan cara membilang. Contoh data diskrit misalnya:

1)      Jumlah Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan XXX sebanyak 20.

2)      Jumlah siswa laki-laki di SD YYY sebanyak 67 orang.

3)      Jumlah penduduk di Kabupaten ZZZ sebanyak 246.867 orang.

Karena diperoleh dengan cara membilang, data diskrit akan berbentuk bilangan bulat (bukan bilangan pecahan).

  1. Data kontinum adalah data dalam bentuk angka/bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Contoh data kontinum misalnya:

1)      Tinggi badan Budi adalah 150,5 centimeter.

2)      IQ Budi adalah 120.

3)      Suhu udara di ruang kelas 24o Celcius.

Berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan, data kuantitatif dapat dikelompokan dalam empat jenis (tingkatan) yang memiliki sifat berbeda yaitu:

  1. Data nominal atau sering disebut juga data kategori yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokkan obyek berdasarkan kategori tertentu.  Perbedaan kategori obyek hanya menunjukan perbedaan kualitatif. Walaupun data nominal dapat dinyatakan dalam bentuk angka, namun angka tersebut tidak memiliki urutan atau makna matematis sehingga tidak dapat dibandingkan. Logika perbandingan “>” dan “<” tidak dapat digunakan untuk menganalisis data nominal. Operasi matematika seperti penjumlahan (+), pengurangan (-), perkalian (x), atau pembagian (:) juga tidak dapat diterapkan dalam analisis data nominal. Contoh data nominal antara lain:
  • Jenis kelamin yang terdiri dari dua kategori yaitu:

(1)  Laki-laki

(2)  Perempuan

Angka (1) untuk laki-laki dan angka (2) untuk perempuan hanya merupakan simbol yang digunakan untuk membedakan dua kategori jenis kelamin. Angka-angka tersebut tidak memiliki makna kuantitatif, artinya angka (2) pada data di atas tidak berarti lebih besar dari angka (1), karena laki-laki tidak memiliki makna lebih besar dari perempuan. Terhadap kedua data (angka) tersebut tidak dapat dilakukan operasi matematika (+, -, x, : ). Misalnya (1) = laki-laki, (2) = perempuan, maka (1) + (2) ≠ (3), karena tidak ada kategori (3) yang merupakan hasil penjumlahan (1) dan (2).

  • Status pernikahan yang terdiri dari tiga kategori yaitu: (1) Belum menikah, (2) Menikah, (3) Janda/ Duda. Data tersebut memiliki sifat-sifat yang sama dengan data tentang jenis kelamin.
  1. Data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Setiap data ordinal memiliki tingkatan tertentu yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai tertinggi atau sebaliknya. Namun demikian, jarak atau rentang antar jenjang yang tidak harus sama. Dibandingkan dengan data nominal, data ordinal memiliki sifat berbeda dalam hal urutan. Terhadap data ordinal berlaku perbandingan dengan menggunakan fungsi pembeda yaitu  “>” dan “<”. Walaupun data ordinal dapat disusun dalam suatu urutan, namun belum dapat dilakukan operasi matematika ( +, – , x , : ). Contoh jenis data ordinal antara lain:
  • Tingkat pendidikan yang disusun dalam urutan sebagai berikut:

(1)  Taman Kanak-kanak (TK)

(2)  Sekolah Dasar (SD)

(3)  Sekolah Menengah Pertama (SMP)

(4)  Sekolah Menengah Atas (SMA)

(5)  Diploma

(6)  Sarjana

Analisis terhadap urutan data di atas menunjukkan bahwa SD memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan TK dan lebih rendah dibandingkan dengan SMP. Namun demikian, data tersebut tidak dapat dijumlahkan, misalnya SD (2) + SMP (3) ≠ (5) Diploma. Dalam hal ini, operasi  matematika ( + , – , x, : ) tidak berlaku untuk data ordinal.

  • Peringkat (ranking) siswa dalam satu kelas yang menunjukkan urutan prestasi belajar tertinggi sampai terendah. Siswa pada peringkat (1) memiliki prestasi belajar lebih tinggi dari pada siswa peringkat (2).
  1. Data Interval adalah data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Kelebihan sifat data interval dibandingkan dengan data ordinal adalah memiliki sifat kesamaan jarak (equality interval) atau memiliki rentang yang sama antara data yang telah diurutkan. Karena kesamaan jarak tersebut, terhadap data interval dapat dilakukan operasi matematika penjumlahan dan pengurangan ( +, – ). Namun demikian masih terdapat satu sifat yang belum dimiliki yaitu tidak adanya angka Nol mutlak pada data interval. Berikut dikemukakan tiga contoh data interval, antara lain:

1)  Hasil pengukuran suhu (temperatur) menggunakan termometer yang dinyatakan dalam ukuran derajat. Rentang temperatur antara 00 Celcius sampai  10 Celcius memiliki jarak yang sama dengan 10 Celcius sampai  20 Celcius. Oleh karena itu berlaku operasi matematik ( +, – ), misalnya 150 Celcius + 150 Celcius = 300 Celcius. Namun demikian tidak dapat dinyatakan bahwa benda yang bersuhu 150 Celcius memiliki ukuran panas separuhnya dari benda yang bersuhu 300 Celcius. Demikian juga, tidak dapat dikatakan bahwa benda dengan suhu 00 Celcius tidak memiliki suhu sama sekali. Angka 00 Celcius memiliki sifat relatif (tidak mutlak). Artinya, jika diukur dengan menggunakan Termometer Fahrenheit diperoleh 00 Celcius = 320 Fahrenheit.

2)  Kecerdasaran intelektual yang dinyatakan dalam IQ. Rentang IQ 100 sampai  110 memiliki jarak yang sama dengan 110 sampai  120. Namun demikian tidak dapat dinyatakan orang yang memiliki IQ 150 tingkat kecerdasannya 1,5 kali dari urang yang memiliki IQ 100.

3)  Didasari oleh asumsi yang kuat, skor tes prestasi belajar (misalnya IPK mahasiswa dan hasil ujian siswa) dapat dikatakan sebagai data interval.

4)  Dalam banyak kegiatan penelitian, data skor yang diperoleh melalui kuesioner (misalnya skala sikap atau intensitas perilaku) sering dinyatakan sebagai data interval setelah alternatif jawabannya diberi skor yang ekuivalen (setara) dengan skala interval, misalnya:

Skor (5) untuk jawaban “Sangat Setuju”

Skor (4) untuk jawaban “Setuju”

Skor (3) untuk jawaban “Tidak Punya Pendapat”

Skor (2) untuk jawaban “Tidak Setuju”

Skor (1) untuk jawaban “Sangat Tidak Setuju”

Dalam pengolahannya, skor jawaban kuesioner diasumsikan memiliki sifat-sifat yang sama dengan data interval.

  1. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik Nol absolut (mutlak) sehingga dapat diterapkannya semua bentuk operasi matematik ( + , – , x, : ). Sifat-sifat yang membedakan antara data rasio dengan jenis data lainnya (nominal, ordinal, dan interval) dapat dilihat dengan memperhatikan contoh berikut:

1)      Panjang suatu benda yang dinyatakan dalam ukuran meter adalah data rasio. Benda yang panjangnya 1 meter berbeda secara nyata dengan benda yang panjangnya 2 meter sehingga dapat dibuat kategori benda yang berukuran 1 meter dan 2 meter (sifat data nominal). Ukuran panjang benda dapat diurutkan mulai dari yang terpanjang sampai yang terpendek (sifat data ordinal). Perbedaan antara benda yang panjangnya 1 meter dengan 2 meter memiliki jarak yang sama dengan perbedaan antara benda yang panjangnya 2 meter dengan 3 (sifat data interval). Kelebihan sifat yang dimiliki data rasio ditunjukkan oleh dua hal yaitu: (1) Angka 0 meter menunjukkan nilai mutlak yang artinya tidak ada benda yang diukur; serta (2) Benda yang panjangnya 2 meter, 2 kali lebih panjang dibandingkan dengan benda yang panjangnya 1 meter yang menunjukkan berlakunya semua operasi matematik. Kedua hal tersebut tidak berlaku untuk jenis data nominal, data ordinal, ataupun data interval.

2)      Data hasil pengukuran berat suatu benda yang dinyatakan dalam gram memiliki semua sifat-sifat sebagai data interval. Benda yang beratnya 1 kg. berbeda secara nyata dengan benda yang beratnya 2 kg. Ukuran berat benda dapat diurutkan mulai dari yang terberat sampai yang terringan. Perbedaan antara benda yang beratnya 1 kg. dengan 2 kg memiliki rentang berat yang sama dengan perbedaan antara benda yang beratnya 2 kg. dengan 3 kg. Angka 0 kg. menunjukkan tidak ada benda (berat) yang diukur. Benda yang beratnya 2 kg., 2 kali lebih berat dibandingkan dengan benda yang beratnya 1 kg..

Pemahaman peneliti terhadap jenis-jenis data penelitian tersebut di atas bermanfaat untuk menentukan teknik analisis data yang akan digunakan. Terdapat sejumlah teknik analisis data yang harus dipilih oleh peneliti berdasarkan jenis datanya. Teknik analisis data kualitatif akan berbeda dengan teknik analisis data kuantitatif. Karena memiliki sifat yang berbeda, maka teknik analisis data nominal akan berbeda dengan teknik analisis data ordinal, data interval, dan data rasio.

Mengungkap Fakta di Balik Fenomena Intelijen

Ada apa sebanarnya dibalik intelijen …………? Mengapa, ketika mendengar kata ‘intelijen’ atau “intel”, banyak orang yang malah merasakan ketakutan? Bahkan tidak sedikit orang yang bersikap apriori terhadap keberadaanya.  Lantas makhluk apa sebenarnya intelijen itu? Padalal kalau kita telusuri dari makna katanya, “intelijen” berasal dari bahasa Inggris yaitu “intelligence” yang artinya kecerdasan ……. Akhirnya muncul pertanyan dalam benak saya pantaskah intelijen itu kita takuti? “Kecerdasan” seperti apa yang bisa membuat kita takut? Melalui Blog ini, mari kita jawab pertanyaan tersebut dari sudut pandang “keilmuan” dan “seni” sehingga dapat terungkap dengan jelas fakta di balik fenomena intelijen ……. Mengapa ada orang yang takut terhadap “intelijen”? Apa yang membuat “intelijen” ditakuti? Siapa saja yang seharusnya takut terhadap “intelijen”? dan tentunya masih segudang pertanyaan lain tentang intelijen.

MUTU DAN KEUNGGULAN PENDIDIKAN (1)

A.   Pemahaman tentang Mutu dan Keunggulan

Istilah mutu atau kualitas memiliki banyak definisi ber-beda dan bervariasi dari yang bersifat konvensional hingga bersifat strategis. Definisi konvensional mengenai kualitas biasanya menggambarkan karakteristik dari suatu produk (barang atau jasa) seperti kinerja (performance), kean-dalan (reliability), mudah dalam penggunaan (easy of use), estetika (esthetics), dan lain sebagainya. Sedangkan dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna produk (meeting the needs of customers). Makna kualitas terdiri atas sejumlah keistime-waan produk, baik itu keistimewaan secara langsung atau keistimewaan tidak langsung yang dapat memenuhi kei-nginan pelanggan; dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk (Gaspersz, 1997).

Juran (1989) mendefinisikan kualitas sebagai kemam-puan dalam mencapai tujuan (fitness for pupose). Menurut Crosby (1984) kualitas adalah kesesuaian dengan syarat-syarat yang ditetapkan (conformance to requirement).  Kualitas adalah menjaga janji pelayanan agar pihak yang dilayani merasa puas atau diuntungkan. Didasari oleh mak-na tersebut, upaya menetapkan kualitas sesuatu produk relatif sukar, karena adanya pihak yang menghasilkan dan pihak yang menggunakan. Kedua pihak tersebut dapat saja mengacu pada atribut yang berbeda, serta bertolak dari standar dan pola evaluasi yang berbeda pula. Jika kedua pihak hanya mengacu pada kepentingannya saja, maka penetapan kualitas menjadi sulit. Tetapi, pada umumnya mekanisme umpan balik dapat menghasilkan kesepakatan mengenai atribut dan standar yang akan digunakan dalam upaya penetapan kualitas. Penetapan atau evaluasi atas kualitas merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan mengenai atribut yang digunakan sebagai indikator kualitas. Hal ini akan bersifat relatif tergantung dari sudut pandang mana kualitas dilihat.

Berdasarkan kriteria yang mendasarinya, Robertshaw Kanwar, dan Suntavuruk (2001) mengklasifikasi kualitas dalam lima jenis yaitu:

  1. Kualitas sebagai hal yang luar biasa; kualitas jenis ini jarang dipakai untuk menunjukkan visi atau misi suatu lembaga pendidikan karena dianggap pencapaiannya terlalu berat. Kualitas jenis ini biasanya digunakan untuk menghargai seseorang atas dasar perilakunya pada masa yang lalu.
  2. Kualitas sebagai sesuatu yang mendekati kesempur-naan dan konsistensi. Kata-kata Center for Excellence (pusat keunggulan) menunjuk pada kualitas jenis ini. Kriteria yang digunakan untuk mengukur kualitas ini adalah kriteria yang ‘sempurna’. Banyak lembaga pen-didikan yang mendambakan kualitas jenis ini, hanya kualitas jenis ini yang dianggap layak diraih. Syarat tambahannya adalah bahwa kualitas ini harus secara konsisten dipertahankan dan atau ditingkatkan.
  3. Kualitas sebagai bentuk kecocokan dengan tujuan; kualitas ini diukur berdasarkan tujuan organisasi. Jika lembaga pendidikan menyatakan tujuan menjadi pusat pengembangan IPTEK, maka lembaga pendidikan ter-sebut dikatakan berkualitas jika mampu menghasilkan karya inovatif berbasis IPTEK.
  4. Kualitas sebagai hasil-sesuai-biaya (value for money). Kualitas dapat pula ditentukan oleh biaya yang dikelu-arkan untuk menghasilkan produk. Jika biaya sedikit tetapi memiliki banyak manfaat, produk tersebut dapat disebut berkualitas, meskipun dalam banyak hal kalah dengan produk lain yang serupa akan tetapi harganya (biayanya) berlipat ganda.
  5. Kualitas sebagai transformasi atau perubahan merujuk kepada produk sebelumnya. Bila produk sekarang lebih baik dari produk yang lalu, maka produk tersebut da-pat dianggap berkualitas meskipun masih kalah diban-dingkan dengan produk lain.

Dengan memperhatikan jenis-jenis kualitas tersebut di atas, kata ‘excellence’ dalam istilah ‘center for excellence mengandung makna sesuatu yang berkualitas dalam arti mendekati kesempurnaan yang secara konsisten diperta-hankan serta terus ditingkatkan.

Konsep excellence mulai dipopulerkan oleh Tom Peters dan Robert Waterman (1982) dalam buku yang berjudul “In Search of Excellence”. Keunggulan dalam hal ini adalah suatu karya dengan kualitas terbaik sebagai ciri utamanya. Dapat dikemukakan “bahwa Keunggulan  = Kualitas Terbaik”. Lembaga pendidikan dikatakan unggul jika mampu menunjukkan kualitas terbaiknya dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain. Oleh karena itu, makna keunggulan tidak pernah terlepas dari kualitas.

Keunggulan dalam kehidupan sehari-hari sering dimak-nai sebagai ‘kelebihan’, ‘lebih baik’, atau ‘lebih berkualitas’. Istilah keunggulan sering pula digunakan untuk memposi-sikan suatu produk (barang atau jasa) dalam persaingan. Dalam hal ini dikenal dua jenis keunggulan yaitu keunggu-lan komparatif dan keunggulan kompetitif.

Keunggulan komparatif adalah keunggulan relatif suatu produk dalam perdagangan internasional yang diukur berdasarkan ratio nilai tukar suatu barang terhadap barang lain yang diproduksi suatu negara dibandingkan dengan nilai tukar barang-barang yang sama yang diproduksi oleh negara lain; Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif terhadap negara lain apabila dalam produksi suatu komoditi tertentu dapat mengerjakan dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan komoditi alternatif yang tidak diproduksi.

Keunggulan kompetitif terkait dengan daya saing suatu produk yang relatif mapan sehingga mampu memasuki pasar tertentu dengan tingkat harga dan kualitas sesuai kebutuhan penggunanya. Produk yang memiliki keunggulan kompetitif biasanya didukung oleh pelayanan memadai sehingga memiliki daya saing dibandingkan dengan produk yang berasal dari sumber lain.

Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang sudah disediakan, dimiliki tanpa perlu adanya suatu upaya. Keka-yaan alam yang dimiliki oleh suatu wilayah adalah contoh nyata keunggulan komparatif. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, hal ini merupakan keunggulan komparatif. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal karena belum banyak memiliki keunggu-lan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang timbul karena ada suatu upaya yang dilakukan untuk mencapainya. Contoh negara yang memiliki keunggulan kompetitif adalah Jepang. Jepang menjadi negara maju karena memiliki keunggulan kompetitif walaupun dari segi keunggulan komparatif jauh di bawah Indonesia. Pemerin-tah Jepang sangat peduli terhadap pendidikan sehingga memiliki SDM unggul dalam memenangkan persaingan.

Apabila kedua jenis keunggulan tersebut dibandingkan, maka negara yang memiliki keunggulan kompetitif adalah negara yang maju. Indonesia banyak memiliki keunggulan komparatif tapi tidak banyak memiliki keunggulan kom-petitif, sehingga kalah maju jika dibandingkan Singapura, Jepang, dan lain-lain. Secara geografis, Singapura memiliki keunggulan komparatif yaitu letaknya yang strategis pada jalur pelayaran. Dengan keunggulan komparatif seperti ini pemerintah Singapura lebih menitikberatkan untuk menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Infrastruktur trans-portasinya diperkuat. Pemerintah Singapura tidak condong menjadi negara yang unggul di bidang manufaktur tapi unggul dalam sistem perdagangan. Ini adalah contoh per-paduan antara keunggulan komparataif dan kompetitif yang dimiliki Singapura, sehingga menjadi negara maju.

Tantangan kehidupan saat ini lebih mengutamakan ke-unggulan kompetitif dibandingkan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif menekankan pada keunggulan kai-tannya dengan sumber daya yang disediakan. Sedangkan keuntungan kompetitif bersandar pada penguasaan IPTEK serta informasi. Atas dasar pemahaman tersebut, yang dimaksud dengan ‘keunggulan/excellence’ pada istilah ‘Center for Excellence’ adalah jenis keunggulan kompetitif yaitu keunggulan yang diraih melalui suatu upaya.

B.   Meningkatkan Mutu; Meraih Keunggulan

Keunggulan individu ataupun organisasi dapat diraih apabila senantiasa berusaha menghasilkan karya dengan kualitas terbaik. Untuk menciptakan keunggulan, individu atau organisasi perlu melakukan perbaikan terus-menerus. Perbaikan selalu diikuti perubahan dan perubahan biasanya tidak lepas dari risiko. Tanpa keberanian mengambil risiko, tidak akan ada perubahan menuju arah perbaikan. Tentu saja risiko yang diambil terlebih dahulu dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan yang matang.

Sejumlah tips atau strategi manajemen untuk meraih keunggulan belakangan ini telah banyak dikembangkan. Peters dan Waterman (1982) dalam bukunya In Search of Excellence mengemukakan tujuh unsur yang didasari oleh ‘Model McKinsey-7S’ yang harus diperhatikan dalam meraih keunggulan yaitu:

  1. Strategi: perencanaan yang matang untuk mencapai sasaran yang dikenali atau tujuan yang ditetapkan.
  2. Struktur: struktur organisasi yang memiliki sifat fung-sional dan desentralisasi.
  3. Sistem: hal yang biasa dilakukan dalam memproses dan menyampai­kan informasi.
  4. Staf: kategori orang yang dipekerjakan.
  5. Style: bagaimana manajer berperilaku dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
  6. Skills: keterampilan karyawan melaksanakan tugas.
  7. Shared Value: konsep atau nilai yang diinspirasikan olah manajer kepada karyawannya.

Banyak praktisi bisnis biasanya berupaya menciptakan image positif di mata target/ sasaran atau calon pelanggan bagi produk yang dihasilkannya. Namun, Peters mengusul-kan lain, yaitu menciptakan image positif dalam persfektif perusahaan/organisasi. Kesuksesan dalam persaingan yang super ketat perlu membenahi dulu kondisi internal organi-sasi, terutama SDM-nya. Organisasi perlu menciptakan image positif di mata karyawan dengan cara menghargai karyawan serta mengapresiasi ide-ide mereka. Karyawan perlu dimotivasi untuk saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Organisasi dan karyawan perlu memiliki komitmen emosional untuk saling mendukung dan mema-jukan dalam hubungan saling menguntungkan. Kondisi ”internal” organisasi yang positif dengan sendirinya akan terpancar keluar dan akan dapat dirasakan oleh lingkungan tempat dimana organisasi tersebut beraktivitas.

Perjuangan untuk selalu menghasilkan yang terbaik dan usaha memperbaiki diri secara internal merupakan dua kunci sukses meraih keunggulan. Prinsip ini tidak hanya dapat diterapkan oleh pelaku bisnis dalam persaingan yang semakin ketat, tetapi oleh siapa pun yang ingin sukses dalam kegiatan yang ditekuni termasuk oleh lembaga pendidikan dalam meraih keunggulan.

Goldsmith dan Clutterbuck (1984) dalam bukunya The Winning Streak mengemukakan delapan sifat organisasi yang harus muncul dalam meraih keunggulan yaitu:

  1. Kepemimpinan: sebagai pusat pertumbuhan organisasi yaitu pemimpin yang mampu mengga­bungkan antara kewibawaan dengan kebijaksanaan dalam memotivasi orang-orang yang ada di sekitarnya serta memberikan rasa memiliki misi bagi organisasi secara keseluruhan.
  2. Otonomi: yang memberikan kebebasan mengerjakan sebagian besar pekerjaan secara efektif. Variasi yang tepat harus dibuat dalam mengintegrasikan otonomi dan pengendalian agar tidak bertolak belakang.
  3. Pengendalian (Control) yang efektif sehingga otonomi tetap berkembang. Yang diharapkan bukan kuantitas pengendalian tapi keseimbangan pengendalian. Sedikit pengendalian yang baik (konsisten) diyakini jauh lebih efektif dibandingkan dengan banyak pengendalian te-tapi selalu dilanggar.
  4. Keterlibatan dari semua pihak.Organisasi yang berhasil mendapatkan banyak sekali keterikatan dan kesetiaan karyawannya pada semua tingkat.
  5. Orientasi pelanggan yaitu mampu memenuhi harapan pelanggan. Perusahaan/organisasi yang gagal berarti hidup dalam harapannya sendiri; sebaliknya organisasi yang berhasil mampu memenuhi harapan pelanggan atau stakholders-nya.
  6. Kembali ke hal-hal dasar (back to basic). Organisasi yang berhasil mengetahui apa kegiatan utama mereka dan mengapa mereka ada di dalamnya; mereka tahu bagaimana cara menetapkan kegiatan serta menetap-kan target/sasarannya.
  7. Pembaharuan yaitu menciptakan suatu suasana yang mampu mendorong pembaharuan dan bertindak atas dasar buah pikiran yang menjanjikan.
  8. Integritas yaitu upaya membangun dan menjaga repu-tasi melalui perlakuan yang adil serta memberikan kepercayaan pada karyawan, pelanggan, atau stake-holders lainnya.

Heller (1982), dalam bukunya The Business of Success mengemukakan bahwa kesuksesan dapat dibangun atas dasar lima karakteristik yang membentuk sebuah akronim OMMIT yaitu:

  1. Objectives (Sasaran): yang didefinisikan dengan jelas serta usaha dilakukan untuk memenuhinya.
  2. Market (Pasar): kesempatan pasar atau dengan kata lain harapan pelanggan dikenali secara cermat agar usaha yang dilakukan dapat mencapai hasil optimal.
  3. Money (Uang): peranan serta kegunaannya sebagai sumber daya dipahami dan digunakan dengan jelas.
  4. Information (Informasi): informasi yang lengkap dan akurat untuk menunjang pengambilan keputusan.
  5. Team (Kelompok): manajemen diselenggarakan agar karyawan bekerja secara kelompok.

Setiap organisasi yang menghilangkan salah satu dan faktor-faktor tersebut akan menghadapi kerugian. Mana-jemen yang efektif sangat dibutuhkan untuk setiap faktor tersebut. Bahkan, uang hanya akan mendatangkan hasil jika digunakan dengan benar.

Meski banyak organisasi berharap meraih keunggulan, namun banyak di antara mereka yang gagal ketika mulai tumbuh dan berkembang. Kata kunci meraih keunggulan bukan hanya sekedar tumbuh dan berkembang. Diperlukan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Memahami hasil riset yang dilakukan terhadap beberapa perusahaan ternama dunia dapat dikemukakan beberapa kunci sukses untuk menjadikan sebuah organisasi yang tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang unggul yaitu:

  1. Keterbukaan terhadap beragam perubahan. Organisasi yang unggul memiliki kemampuan untuk mengantisi-pasi perubahan, mempersiapkan diri menghadapi peru-bahan, menyesuaikan diri terhadap perubahan, bahkan menikmati fase perubahan itu sendiri.
  2. Kepemimpinan yang kuat. Prinsip kepemimpinan yang diterjemahkan dalam konsep ‘super-leadership‘ yaitu pemimpin yang mampu membuat dalam diri setiap pengikutnya berkembang subur jiwa kepemimpinan paling tidak memimpin dirinya sendiri; kepemimpinan yang mewajibkan pemimpin turut serta membangun kekuatan dari tengah bersama pengikutnya dan men-dorong/memotivasi dari belakang. Konsep ini dikenal dengan prinsip “ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”. Sebuah prinsip kepemimpinan yang sukses dirumuskan oleh Ki Hadjar Dewantara.
  3. Sistem yang memungkinkan inovasi berlangsung tiada henti. Hal ini penting dilakukan sehubungan dengan keinginan utama dari setiap organisasi untuk menjadi organisasi yang unggul. Dengan adanya inovasi, core competencies yang dijalankan organisasi saat ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Inovasi seperti ini telah banyak dilakukan oleh pelaku bisnis kelas dunia.
  4. Tanpa disiplin dan komitmen yang kuat dari pihak manajemen puncak, akan sulit bagi organisasi untuk mencapai keunggulan.
  5. Reward system yang baik. Setiap individu pasti memi-liki derajat resistensi tertentu dalam menerima setiap perubahan. Dengan adanya suatu sistem penghargaan (reward system) yang baik, tingkat resistensi dapat diminimalisasi. Intinya semua karyawan ingin dihargai sesuai kinerjanya. Reward system berbasis kinerja sangat cocok untuk diterapkan.

Apabila kelima kunci sukses tersebut dapat diterapkan dengan baik, peluang organisasi untuk meraih keunggulan menjadi lebih terbuka sehingga visi dan misi organisasi dapat terlaksana dengan baik. Setiap organisasi memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembangan menjadi unggulan jika mampu dan konsisten menerapkan kunci sukses tersebut.

C.   Mutu/Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

Mutu atau kualitas penyelenggaraan pendidikan telah menjadi persoalan krusial dalam konteks peningkatan kua-litas SDM. Semua pihak memandang pentingnya pendidi-kan yang berkualitas. Pihak yang dianggap paling berke-pentingan dengan kualitas pendidikan adalah peserta didik dan para calon penguna hasil didik dapat berupa industri dan lembaga perusahaan, instansi pemerintahan, serta masyarakat dalam arti luas.

Salah satu komponen lembaga pendidikan yang paling mudah untuk dinilai adalah masukan misalnya berapa jumlah pendidik/staf, peserta didik, gedung, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya serta bagaimana kualifikasi masing-masing. Di masa lalu hanya ukuran masukan inilah yang biasa dipergunakan dalam menilai kualitas lembaga pendidikan. Paradigma baru menghendaki bahwa kualitas harus diukur pula atas dasar produk yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, namun untuk mengetahuinya harus dilakukan penelitian secara seksama dan terus-menerus. Sementara itu, kualitas proses lebih sulit diperoleh, karena sifatnya yang subjektif. Apa yang terjadi saat pembelajaran jarang terperhatikan. Padahal kualitas proses ini dapat menunjukkan ada atau tidak adanya pendidikan bermutu. Dalam melaksanakan dan mengevaluasi mutu pendidikan, masalah-masalah itu perlu mendapat perhatian tersendiri.

Hoy dkk. (2000) menjelaskan bahwa kualitas pendidi-kan adalah suatu hasil evaluasi terhadap proses pendidikan dengan harapan yang tinggi untuk dicapai. Setiap lembaga pendidikan harus menentukan sifat dan kualitas tertentu yang akan dicapainya. Lembaga pendidikan harus menge-tahui dengan tepat apa sasaran-sasarannya, paling tidak untuk hal-hal seperti berikut: (1) Peserta didik yang harus dilayani; (2) Program pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar; (3) Kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan yang diperlukan; (4) Prioritas pendidikan dan pengembangan IPTEK; (5) Sumber dana dan penggu-naannya; serta (6) Konteks atau relevansi pendidikan de-ngan kebutuhan pembangunan.

Sebagai salah satu acuan penilaian kualitas penyeleng-garaan pendidikan, Dirjen Dikti (1996) mengajukan tujuh karakteristik sebagai atributnya yaitu:

  1. Relevansi tujuan dan sasaran, dalam arti derajat kese-suaian antara tujuan dan sasaran lembaga pendidikan dengan aspirasi dari semua pihak yang berkepentingan serta dengan keperluan nyata masyarakat, industri dan pemerintah;
  2. Efisiensi, dalam arti derajat kehematan penggunaan sumber daya/dana untuk mencapai tujuan dan sasaran (keterkaitan antara masukan proses);
  3. Produktivitas, dalam arti kuantitas keluaran (dalam hal ini hasil, karena dampak sukar untuk dikuantifikasi) diperhitungkan terhadap satuan sumber daya tertentu yang digunakan (seperti: lulusan per satuan waktu dan lain-lain yang menunjukkan keterkaitan antara proses dan keluaran);
  4. Efektivitas, dalam arti derajat kesesuaian antara tuju-an dan sasaran dengan keluaran (hasil dengan mem-perhitungkan dampak);
  5. Akuntabilitas, dalam arti pertanggungjawaban lembaga pendidikan (pimpinan dan pribadi) mengenai segala sesuatu yang dilakukan dalam fungsi pendidikan. Pertanggungjawaban tersebut harus mengacu pada: (a) peraturan yang berlaku secara umum (di masya-rakat) dan khusus (di lingkungan pendidikan); (b) kejujuran dan kebenaran akademik dan profesi; serta (c) tata nilai, moral dan etika yang dianut;
  6. Pengelolaan sistem dalam arti kemampuan lembaga pendidikan menyesuaikan diri atau mengadaptasi diri terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat (lingkungan kerja, sosial, ekonomi, budaya dll.);
  7. Suasana akademik atau iklim organisasi, dalam arti derajat motivasi dan kepuasan kerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan fungsinya.

Upaya penetapan kualitas kinerja atau hasil (output) lembaga pendidikan menjadi lebih sulit, karena banyaknya pihak yang berkepentingan antara lain pimpinan lembaga pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, pemerintah, industri serta pengguna hasil (lulusan, pengembangan IPTEK, dll.). Masing-masing pihak dapat saja menekan agar kepentingan dan kepeduliannya yang harus digunakan sebagai acuan dalam menetapkan kualitas pendidikan. Dalam masyarakat yang dinamis, kepentingan dan kepedulian tersebut dapat berubah seiring perjalanan waktu. Hal ini berpengaruh pada kepentingan terhadap kualitas pendidikan. Dengan demikian lembaga pendidikan harus mampu merencanakan, menjalankan, dan mengen-dalikan proses yang dapat menjamin pencapaian kualitas.

Kualitas pendidikan bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Kualitas pendidikan merupakan hasil dari suatu proses pendidikan. Jika suatu proses pendidikan berjalan baik, efektif dan efisien, akan terbuka peluang yang sangat besar memperoleh hasil pendidikan berkualitas. Kualitas pendidikan mempunyai kontinum dari rendah ke tinggi. Dalam konteks pendidikan sebagai suatu sistem, kualitas pendidikan dapat dipandang sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kepemimpinan, iklim organisasi, kualifikasi pendidik, anggaran, kecukupan fasilitas belajar, dan sebagainya.

Sallis (2002) menyatakan: “Terdapat banyak sumber kualitas dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, pendidik yang profesional, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan stakeholders, sumber daya memadai, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang efektif, perhatian terhadap peserta didik, kurikulum yang memadai, dan juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut”. Sumber-sumber ini dapat dipandang sebagai faktor-faktor pembentuk kualitas pendidikan, atau faktor-faktor yang turut mempengaruhi kualitas pendidikan. Mutu yang dimaksud dalam pendidikan mencakup mutu suatu pelayanan yang dapat dinilai oleh semua stakeholders serta mutu produk jasa pendidikan yang mampu menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAERSAMBUNG ……………….!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.