PENDIDIKAN KEDINASAN/PROFESI DALAM PERSFEKTIF PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

By: Cahya Suryana

 


PENDAHULUAN

Pendidikan kedinasan diselenggarakan terutama dalam rangka mengembangkan potensi pegawai negeri dan calon pegawai negeri untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas kedinasan. PP No. 14/2010 tentang Pendidikan Kedinasan menetapkan: ”Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non-kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri”. Selanjutnya dijelaskan: ”Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus”.

Pendidikan kedinasan dapat diselenggarakan pada jalur formal atau non-formal. Pendidikan kedinasan pada jalur formal merupakan rangkaian kegiatan pendidikan terstruktur yang dapat berupa program utuh yang secara keseluruhan diselenggarakan pada satuan pendidikan kedinasan, atau gabungan pendidikan formal dan non-formal sebagai implikasi standar kompetensi yang dituntut dalam program pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan pada jalur non-formal dapat berbentuk kursus pengetahuan atau keahlian khusus, dan/atau belajar melalui pengalaman (experiential learning). Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pada jalur nonformal dapat dilaksanakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kementerian, kementerian lain, dan/atau LPNK, atau lembaga kursus.

Pembahasan berikut merupakan tinjauan tentang konsep, teori, serta aplikasi pendidikan kedinasan/profesi dalam presfektif PLS (pendidikan non-formal). Pembahasan diawali dengan penjelasan konsep pendidikan kedinasan/ profesi, konsep PLS termasuk peran PLS dalam pengembangan SDM, dilanjutkan dengan uraian tentang kedudukan pendidikan kedinasan/profesi dalam PLS dan praktek pendidikan kedinasan/ profesi dalam persfektif PLS. Pada bagian akhir  dikemukakan analisa kritis tentang praktek pendidikan kedinasan/ profesi yang berkembang pada saat ini.

 

KONSEP PENDIDIKAN KEDINASAN/ PROFESI

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi. Patena et.al. (2005: 11) menjelaskan bahwa pendidikan profesi mewajibkan pesertanya menyelesaikan pengembangan pengetahuan dan keterampilan tertentu pada bidang yang dipilih. Lebih lanjut dijelaskan bahwa persyaratan pendidikan profesi terdiri dari kelompok pengetahuan sebagai domain dalam konten yang luas. Setiap kelompok pengetahuan didefinisikan oleh unit pengetahuan, yang mewakili bidang isi yang lebih rinci. Area konten yang dianjurkan tidak sama dengan program khusus namun merupakan suatu kontinum praktek dengan kedalaman dan keluasan dari kelompok dan unit yang bervariasi. Area konten ditetapkan sebagai hak preogatif kelembagaan serta komunitas kepentingan tertentu. Unit-unit pengetahuan yang dikembangkan ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap SDM dengan penguasaan praktek berbasis pengetahuan tertentu.

Pendapat lain tentang pendidikan profesi dikemukakan Bonnar (2011: 78) yang menjelaskan bahwa pendidikan profesi didefinisikan sebagai suatu bentuk pengembangan terhadap lima sapek yaitu: (1) pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan demonstrasi keahlian profesional yang berlaku; (2) kompetensi dalam keterampilan generik; (3) refleksi praktek dan informasi penilaian etika; (4) tanggung jawab dan akuntabilitas kepada orang lain; (5) keterlibatan dalam pengembangan profesi berkelanjutan dan belajar sepanjang hayat.

Menurut Jarvis (1983: 48), terdapat tiga tujuan spesifik pendidikan profesi yaitu: (1) menghasilkan calon pemegang jabatan profesi yang memiliki ideologi profesional, terutama kaitannya dengan pemahaman tentang praktek yang baik dan pelayanan; (2) menyediakan calon praktisi dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, atau praktisi lanjut dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, untuk masuk atau untuk melanjutkan profesi; serta (3) menghasilkan praktisi yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kesadaran kritisnya.

Anderson (2007: 1) mengemukakan sejumlah tujuan pendidikan profesi bagi pesertanya antara lain: (1) penggabungan pengetahuan dan nilai-nilai dasar untuk disiplin profesional; (2) memahami konsep-konsep utama, prinsip, dan teknik yang diterapkan dalam praktek; (3) mencapai tingkat kompetensi yang diperlukan termasuk bertanggungjawab dalam praktek profesional; (4) menerima tanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi secara berkesinamungan. Tujuan ini dirancang dalam rangka menghasilkan SDM profesional yang bertanggungjawab kemudian dapat memastikan terjadinya pengembangan profesi berkelanjutan dengan membantu mengenali dan memahami pentingnya memajukan pengetahuan profesional dan meningkatkan standar praktek.

Menurut Anderson (2007) lembaga pendidikan profesi didirikan dengan tujuan penyediaan sumber daya manusia yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelatihan bagi generasi berikutnya. Kurikulum pendidikan profesi mencoba mengembangkan disiplin dan kesadaran profesional. Lembaga pendidikan profesi memiliki beban merencanakan serta memberikan layanan pendidikan bagi terselenggaranya pembelajaran berbasis pengetahuan melalui integrasi pengajaran, penelitian, dan teknologi.

Pendidikan profesi dibutuhkan guna penyelenggaraan program-program baru dalam struktur yang berkesinambungan. Pendidikan profesi merupakan proses pendidikan seumur hidup yang harus terus memperbaiki serta menyesuaikan programnya dalam rangka membentuk SDM yang profesional.

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN SDM

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau yang lebih dikenal dengan pendidikan non fromal memiliki pengertian, sistem, prinsip, serta paradigma tersendiri yang relatif beda dengan pendidikan formal. Menurut Unesco, pendidikan nonformal mempunyai derajat keketatan dan keseragaman lebih longgar dibanding dengan pendidikan formal. Pendidikan nonformal memiliki bentuk dan isi program yang bervariasi, sedangkan pendidikan formal umumnya memiliki bentuk dan isi program yang seragam untuk setiap satuan, jenis, dan jenjang pendidikan. Perbedaan tersbut tampak pada teknik yang digunakan untuk mendiagnosis, merencanakan, mengevaluasi proses, hasil dan dampak program pendidikan.

Pemahaman terhadap konsep dan tujuan pendidikan nonformal dapat dijadikan landasan dalam mengklasifikasi berbagai jenis pendidikan non-formal. Dengan menggunakan kriteria tujuan dan isi program, Harbinson menggolongkan program pendidikan nonformal yang berkaitan dengan upaya membuka kesempatan kerja, memasuki lapangan kerja, atau meningkatkan kemampuan kerja (Sudjana, 2007: 13). Pendidikan nonformal memiliki orientasi praktis mempersiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih.

Analisis terhadap konsep, jenis dan tujuan pendidikan nonformal di atas menunjukkan bahwa pendidikan non-formal memiliki potensi yang sama dengan pendidikan formal dalam rangka mengembangkan kualitas SDM. Atas dasar itu, pendidikan nonformal dapat dijadikan pendidikan alternatif yang menawarkan solusi konstruktif dan inovatif pengembangan SDM ketika pendidikan formal tidak mampu memenuhinya pada satu sisi dan pada sisi lain ketika peserta didik tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal.

Hakikat pengembangan SDM pada dasarnya merupakan irisan dari tiga komponen dasar yaitu pengembangan personal,  pengembangan professional, pengembangan dalam kehidupan bermasyarakat/organisasi (Gilley and Eggland, 1989). Pengembangan personal terkait  dengan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta perbaikan tingkah laku individu. Pengembangan profesional terkait dengan aspek minat, nilai, kompetensi, aktivitas, dan tugas yang diperlukan dalam penyelesaian sesuatu persoalan, dalam kehidupan masyarakat maupun di tempat kerja. Pengembangan kehidupan bermasyarakat merupakan implementasi perolehan kemampuan hasil  pengembangan secara personal dan profesional yang dimiliki setiap individu.

Dalam konteks pengembangan SDM, pendidikan nonformal menyediakan berbagai tipe pembelajaran yang luwes dan fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik. Menurut Egbezor (2001), pendidikan non fromal sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat yang meliputi pendidikan orang dewasa, magang, pendidikan berkelanjutan, in-service program, on the job training, pengembangan profesional, kursus penyegaran, pengengembangan staf pekerja dan industri. Pendidikan nonformal dapat pula dirancang  secara khusus untuk mendorong terbentuknya pendidikan fungsional yang diberikan pada peserta didik di luar sistem sekolah formal seperti pendidikan fungsional, pendidikan vokasional, serta pendidikan profesional yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan SDM.

KEDUDUKAN PENDIDIKAN KEDINASAN/PROFESI DALAM PLS

Dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM aparatur pemerintahan dengan keragaman kompetensi, pendidikan kedinasan dituntut memiliki fleksibilitas tinggi dari sisi penyelenggaraannya. Atas dasar itu, program pendidikan kedinasan dapat berupa program utuh pendidikan formal yang diselenggarakan pada satu satuan pendidikan kedinasan, atau gabungan antara pendidikan formal dan nonformal sebagai bagian dari pendidikan kedinasan berdasarkan tuntutan kompentensi yang dibutuhkan. Dengan kata lain pendidikan kedinasan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal (PLS).

Menurut Sudjana (2007: 33), pendidikan kedinasan adalah salah satu jenis pendidikan nonformal. Pendidikan kedinasan, merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan tujuan mempersiapkan dan meningkatkan pelaksanaan tugas kedinasan calon pegawai dan pegawai di lingkungan instansi pemerintahan, baik departeman maupun non departemen. Jenis pendidikan ini pada umumnya dilakukan pada satuan pelatihan yaitu pelatihan pra-jabatan (pre-service training), pelatihan dalam jabatan (in-sevice trainng), pelatihan pelayanan pada masyarakat (social-service training), serta pelatihan yang dilaksanakan di luar lingkungan kerja (outbond training), dan lain sebagainya.

Pada sisi lain, pendidikan profesi dapat dipandang sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan dari orang-orang berkompeten. Pertumbuhan dan perkembangan profesi merupakan fungsi kebutuhan spesifik, dan peran profesional akan terus berubah karena perubahan dalam masyarakat. Pendidikan profesi yang baik harus tanggap terhadap tuntutan perubahan dan memberikan dorongan untuk perubahan dalam lapangan profesi itu sendiri, menyeimbangkan melihat ke depan atas dasar realitas masa kini. Atas dasar itu, Pendidikan profesional merupakan salah satu bentuk pendidikan sepanjang hayat.

Menurut Anderson (2007: 1) pengembangan profesi tidak secara efektif menangani perubahan standar praktek dan etika tanpa membahas perubahan serta melakukan modifikasi tugas. Selanjutnya dijelaskan bahwa: keberhasilan pendidikan tambahan untuk memenuhi kebutuhan informasi tambahan ini disebut belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa pendidikan profesional merupakan realisasi pendidikan nonformal sesuai dengan asas pendidikan sepanjang hayat (life-long education). Asas ini adalah prinsip bahwa pendidikan dilakukan sepanjang hayat dengan keserasian antara pendidikan formal, nonformal, dan informal.  Pendidikan sepanjang hayat adalah upaya sadar menumbuhkan kegiatan belajar sepanjang hayat (life-long learning).

Dalam uraian selanjutnya Anderson (2007: 1) menjelaskan belajar sepanjang hayat merupakan upaya terus menerus, pelatihan untuk para profesional. Belajar terjadi melalui upaya pada bagian pekerja dalam hubungannya dengan pendidikan profesional. Ini didasarkan pada pengetahuan saat pemahaman harus disesuaikan memenuhi kepentingan dan tujuan. Melanjutkan hasil pengembangan dalam praktek penguatan dan pengembangan profesional yang bertanggung jawab untuk menjaga standar yang tinggi. Banyak profesional motivasi diri untuk belajar kompetensi baru yang dibutuhkan pada pekerjaan karena memungkinka mereka untuk memperoleh derajat keterampilan dan komitmen tinggi. Pelatihan dan pengembangan menciptakan percaya diri, ahli profesional yang termotivasi untuk belajar dan komitmen untuk mendorong pertumbuhan pribadi. Pemahaman ini menampatkan pendidikan kedinasan/profesi sebagai bentuk pendidikan nonformal, ketika kebutuhan untuk pengembangan profesional terus berkembang.

 

PENUTUP

Pendidikan kedinasan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan kedinasan menempati posisi strategis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM (aparatur pemerintahan). Dalam prakteknya, lembaga pendidikan kedinasan bahkan mampu menjadi pusat keunggulan (center of exellence) bagi pengembangan IPTS untuk bidang-bidang khusus yang belum dikembangkan oleh lembaga pendidikan pada umumnya. Pendidikan kedinasan yang diselenggarakan melalui jalur nonformal merupakan upaya pemenuhan kebutuhan belajar sepanjang hayat sesuai tuntutan terhadap dinamika pengembangan profesi. Banyak persoalan yang dihadapai dalam pengembangan profesional yang tidak dapat dipenuhi pendidikan formal mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai karakteristik profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Connie. (2007). Professional Education:Encyclopedia of Business and Finance, 2nd ed. Available at: http://www.enotes.com/business-finance-encyclopedia/professional-education (April, 2011).

Egbezor, D. E. & Okanezi, B. ”Non-Formal Education as a Tool to Human Resource Development: An Assessment”. International Journal of Scientific Research in Education, JUNE 2008, vol. 1(1), 1-12.

Bonnar, Irene. (2011). Belonging And Becoming An Exploration Of Identity And Learning For Full-Time Quantity Surveying Students School Of The Built And Natural Environment. Glasgow: Caledonian University of Scotland.

Gilley, Jerry W. And Eggland, Steven A.   (1989). Principle of Human Resources Development. Massa-chusetts: Addison-Wesley Pub..

Jarvis, Peter. Professional Educa-tion. (1983). London: Routledge.

Patena, Karen R. et.al. Curriculum Model Baccalaureate Degree Education in Health Information Management. Illinois: American Health Information Management Association.

Sudjana, Djudju, Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI Bandung. (2007). Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Bagian-2, Ilmu Pendidikan Praktis. Jakarta: PT. Imperial Bhakti Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNESCO. Education for Rural Development: A Portfolio of Studies. Volume 1: Education and the Rural Community. Bangkok, Thailand, 1982.


1 Komentar

  1. Very rapidly this site will be famous among all blogging and site-building visitors,
    due to it’s fastidious articles


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s