PENDIDIKAN KEDINASAN/PROFESI DALAM PERSFEKTIF PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

By: Cahya Suryana

 


PENDAHULUAN

Pendidikan kedinasan diselenggarakan terutama dalam rangka mengembangkan potensi pegawai negeri dan calon pegawai negeri untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas kedinasan. PP No. 14/2010 tentang Pendidikan Kedinasan menetapkan: ”Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non-kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri”. Selanjutnya dijelaskan: ”Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus”.

Pendidikan kedinasan dapat diselenggarakan pada jalur formal atau non-formal. Pendidikan kedinasan pada jalur formal merupakan rangkaian kegiatan pendidikan terstruktur yang dapat berupa program utuh yang secara keseluruhan diselenggarakan pada satuan pendidikan kedinasan, atau gabungan pendidikan formal dan non-formal sebagai implikasi standar kompetensi yang dituntut dalam program pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan pada jalur non-formal dapat berbentuk kursus pengetahuan atau keahlian khusus, dan/atau belajar melalui pengalaman (experiential learning). Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pada jalur nonformal dapat dilaksanakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kementerian, kementerian lain, dan/atau LPNK, atau lembaga kursus.

Pembahasan berikut merupakan tinjauan tentang konsep, teori, serta aplikasi pendidikan kedinasan/profesi dalam presfektif PLS (pendidikan non-formal). Pembahasan diawali dengan penjelasan konsep pendidikan kedinasan/ profesi, konsep PLS termasuk peran PLS dalam pengembangan SDM, dilanjutkan dengan uraian tentang kedudukan pendidikan kedinasan/profesi dalam PLS dan praktek pendidikan kedinasan/ profesi dalam persfektif PLS. Pada bagian akhir  dikemukakan analisa kritis tentang praktek pendidikan kedinasan/ profesi yang berkembang pada saat ini.

 

KONSEP PENDIDIKAN KEDINASAN/ PROFESI

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi. Patena et.al. (2005: 11) menjelaskan bahwa pendidikan profesi mewajibkan pesertanya menyelesaikan pengembangan pengetahuan dan keterampilan tertentu pada bidang yang dipilih. Lebih lanjut dijelaskan bahwa persyaratan pendidikan profesi terdiri dari kelompok pengetahuan sebagai domain dalam konten yang luas. Setiap kelompok pengetahuan didefinisikan oleh unit pengetahuan, yang mewakili bidang isi yang lebih rinci. Area konten yang dianjurkan tidak sama dengan program khusus namun merupakan suatu kontinum praktek dengan kedalaman dan keluasan dari kelompok dan unit yang bervariasi. Area konten ditetapkan sebagai hak preogatif kelembagaan serta komunitas kepentingan tertentu. Unit-unit pengetahuan yang dikembangkan ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap SDM dengan penguasaan praktek berbasis pengetahuan tertentu.

Pendapat lain tentang pendidikan profesi dikemukakan Bonnar (2011: 78) yang menjelaskan bahwa pendidikan profesi didefinisikan sebagai suatu bentuk pengembangan terhadap lima sapek yaitu: (1) pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan demonstrasi keahlian profesional yang berlaku; (2) kompetensi dalam keterampilan generik; (3) refleksi praktek dan informasi penilaian etika; (4) tanggung jawab dan akuntabilitas kepada orang lain; (5) keterlibatan dalam pengembangan profesi berkelanjutan dan belajar sepanjang hayat.

Menurut Jarvis (1983: 48), terdapat tiga tujuan spesifik pendidikan profesi yaitu: (1) menghasilkan calon pemegang jabatan profesi yang memiliki ideologi profesional, terutama kaitannya dengan pemahaman tentang praktek yang baik dan pelayanan; (2) menyediakan calon praktisi dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, atau praktisi lanjut dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, untuk masuk atau untuk melanjutkan profesi; serta (3) menghasilkan praktisi yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kesadaran kritisnya.

Anderson (2007: 1) mengemukakan sejumlah tujuan pendidikan profesi bagi pesertanya antara lain: (1) penggabungan pengetahuan dan nilai-nilai dasar untuk disiplin profesional; (2) memahami konsep-konsep utama, prinsip, dan teknik yang diterapkan dalam praktek; (3) mencapai tingkat kompetensi yang diperlukan termasuk bertanggungjawab dalam praktek profesional; (4) menerima tanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi secara berkesinamungan. Tujuan ini dirancang dalam rangka menghasilkan SDM profesional yang bertanggungjawab kemudian dapat memastikan terjadinya pengembangan profesi berkelanjutan dengan membantu mengenali dan memahami pentingnya memajukan pengetahuan profesional dan meningkatkan standar praktek.

Menurut Anderson (2007) lembaga pendidikan profesi didirikan dengan tujuan penyediaan sumber daya manusia yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelatihan bagi generasi berikutnya. Kurikulum pendidikan profesi mencoba mengembangkan disiplin dan kesadaran profesional. Lembaga pendidikan profesi memiliki beban merencanakan serta memberikan layanan pendidikan bagi terselenggaranya pembelajaran berbasis pengetahuan melalui integrasi pengajaran, penelitian, dan teknologi.

Pendidikan profesi dibutuhkan guna penyelenggaraan program-program baru dalam struktur yang berkesinambungan. Pendidikan profesi merupakan proses pendidikan seumur hidup yang harus terus memperbaiki serta menyesuaikan programnya dalam rangka membentuk SDM yang profesional.

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN SDM

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau yang lebih dikenal dengan pendidikan non fromal memiliki pengertian, sistem, prinsip, serta paradigma tersendiri yang relatif beda dengan pendidikan formal. Menurut Unesco, pendidikan nonformal mempunyai derajat keketatan dan keseragaman lebih longgar dibanding dengan pendidikan formal. Pendidikan nonformal memiliki bentuk dan isi program yang bervariasi, sedangkan pendidikan formal umumnya memiliki bentuk dan isi program yang seragam untuk setiap satuan, jenis, dan jenjang pendidikan. Perbedaan tersbut tampak pada teknik yang digunakan untuk mendiagnosis, merencanakan, mengevaluasi proses, hasil dan dampak program pendidikan.

Pemahaman terhadap konsep dan tujuan pendidikan nonformal dapat dijadikan landasan dalam mengklasifikasi berbagai jenis pendidikan non-formal. Dengan menggunakan kriteria tujuan dan isi program, Harbinson menggolongkan program pendidikan nonformal yang berkaitan dengan upaya membuka kesempatan kerja, memasuki lapangan kerja, atau meningkatkan kemampuan kerja (Sudjana, 2007: 13). Pendidikan nonformal memiliki orientasi praktis mempersiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih.

Analisis terhadap konsep, jenis dan tujuan pendidikan nonformal di atas menunjukkan bahwa pendidikan non-formal memiliki potensi yang sama dengan pendidikan formal dalam rangka mengembangkan kualitas SDM. Atas dasar itu, pendidikan nonformal dapat dijadikan pendidikan alternatif yang menawarkan solusi konstruktif dan inovatif pengembangan SDM ketika pendidikan formal tidak mampu memenuhinya pada satu sisi dan pada sisi lain ketika peserta didik tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal.

Hakikat pengembangan SDM pada dasarnya merupakan irisan dari tiga komponen dasar yaitu pengembangan personal,  pengembangan professional, pengembangan dalam kehidupan bermasyarakat/organisasi (Gilley and Eggland, 1989). Pengembangan personal terkait  dengan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta perbaikan tingkah laku individu. Pengembangan profesional terkait dengan aspek minat, nilai, kompetensi, aktivitas, dan tugas yang diperlukan dalam penyelesaian sesuatu persoalan, dalam kehidupan masyarakat maupun di tempat kerja. Pengembangan kehidupan bermasyarakat merupakan implementasi perolehan kemampuan hasil  pengembangan secara personal dan profesional yang dimiliki setiap individu.

Dalam konteks pengembangan SDM, pendidikan nonformal menyediakan berbagai tipe pembelajaran yang luwes dan fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik. Menurut Egbezor (2001), pendidikan non fromal sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat yang meliputi pendidikan orang dewasa, magang, pendidikan berkelanjutan, in-service program, on the job training, pengembangan profesional, kursus penyegaran, pengengembangan staf pekerja dan industri. Pendidikan nonformal dapat pula dirancang  secara khusus untuk mendorong terbentuknya pendidikan fungsional yang diberikan pada peserta didik di luar sistem sekolah formal seperti pendidikan fungsional, pendidikan vokasional, serta pendidikan profesional yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan SDM.

KEDUDUKAN PENDIDIKAN KEDINASAN/PROFESI DALAM PLS

Dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM aparatur pemerintahan dengan keragaman kompetensi, pendidikan kedinasan dituntut memiliki fleksibilitas tinggi dari sisi penyelenggaraannya. Atas dasar itu, program pendidikan kedinasan dapat berupa program utuh pendidikan formal yang diselenggarakan pada satu satuan pendidikan kedinasan, atau gabungan antara pendidikan formal dan nonformal sebagai bagian dari pendidikan kedinasan berdasarkan tuntutan kompentensi yang dibutuhkan. Dengan kata lain pendidikan kedinasan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal (PLS).

Menurut Sudjana (2007: 33), pendidikan kedinasan adalah salah satu jenis pendidikan nonformal. Pendidikan kedinasan, merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan tujuan mempersiapkan dan meningkatkan pelaksanaan tugas kedinasan calon pegawai dan pegawai di lingkungan instansi pemerintahan, baik departeman maupun non departemen. Jenis pendidikan ini pada umumnya dilakukan pada satuan pelatihan yaitu pelatihan pra-jabatan (pre-service training), pelatihan dalam jabatan (in-sevice trainng), pelatihan pelayanan pada masyarakat (social-service training), serta pelatihan yang dilaksanakan di luar lingkungan kerja (outbond training), dan lain sebagainya.

Pada sisi lain, pendidikan profesi dapat dipandang sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan dari orang-orang berkompeten. Pertumbuhan dan perkembangan profesi merupakan fungsi kebutuhan spesifik, dan peran profesional akan terus berubah karena perubahan dalam masyarakat. Pendidikan profesi yang baik harus tanggap terhadap tuntutan perubahan dan memberikan dorongan untuk perubahan dalam lapangan profesi itu sendiri, menyeimbangkan melihat ke depan atas dasar realitas masa kini. Atas dasar itu, Pendidikan profesional merupakan salah satu bentuk pendidikan sepanjang hayat.

Menurut Anderson (2007: 1) pengembangan profesi tidak secara efektif menangani perubahan standar praktek dan etika tanpa membahas perubahan serta melakukan modifikasi tugas. Selanjutnya dijelaskan bahwa: keberhasilan pendidikan tambahan untuk memenuhi kebutuhan informasi tambahan ini disebut belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa pendidikan profesional merupakan realisasi pendidikan nonformal sesuai dengan asas pendidikan sepanjang hayat (life-long education). Asas ini adalah prinsip bahwa pendidikan dilakukan sepanjang hayat dengan keserasian antara pendidikan formal, nonformal, dan informal.  Pendidikan sepanjang hayat adalah upaya sadar menumbuhkan kegiatan belajar sepanjang hayat (life-long learning).

Dalam uraian selanjutnya Anderson (2007: 1) menjelaskan belajar sepanjang hayat merupakan upaya terus menerus, pelatihan untuk para profesional. Belajar terjadi melalui upaya pada bagian pekerja dalam hubungannya dengan pendidikan profesional. Ini didasarkan pada pengetahuan saat pemahaman harus disesuaikan memenuhi kepentingan dan tujuan. Melanjutkan hasil pengembangan dalam praktek penguatan dan pengembangan profesional yang bertanggung jawab untuk menjaga standar yang tinggi. Banyak profesional motivasi diri untuk belajar kompetensi baru yang dibutuhkan pada pekerjaan karena memungkinka mereka untuk memperoleh derajat keterampilan dan komitmen tinggi. Pelatihan dan pengembangan menciptakan percaya diri, ahli profesional yang termotivasi untuk belajar dan komitmen untuk mendorong pertumbuhan pribadi. Pemahaman ini menampatkan pendidikan kedinasan/profesi sebagai bentuk pendidikan nonformal, ketika kebutuhan untuk pengembangan profesional terus berkembang.

 

PENUTUP

Pendidikan kedinasan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan kedinasan menempati posisi strategis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM (aparatur pemerintahan). Dalam prakteknya, lembaga pendidikan kedinasan bahkan mampu menjadi pusat keunggulan (center of exellence) bagi pengembangan IPTS untuk bidang-bidang khusus yang belum dikembangkan oleh lembaga pendidikan pada umumnya. Pendidikan kedinasan yang diselenggarakan melalui jalur nonformal merupakan upaya pemenuhan kebutuhan belajar sepanjang hayat sesuai tuntutan terhadap dinamika pengembangan profesi. Banyak persoalan yang dihadapai dalam pengembangan profesional yang tidak dapat dipenuhi pendidikan formal mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai karakteristik profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Connie. (2007). Professional Education:Encyclopedia of Business and Finance, 2nd ed. Available at: http://www.enotes.com/business-finance-encyclopedia/professional-education (April, 2011).

Egbezor, D. E. & Okanezi, B. ”Non-Formal Education as a Tool to Human Resource Development: An Assessment”. International Journal of Scientific Research in Education, JUNE 2008, vol. 1(1), 1-12.

Bonnar, Irene. (2011). Belonging And Becoming An Exploration Of Identity And Learning For Full-Time Quantity Surveying Students School Of The Built And Natural Environment. Glasgow: Caledonian University of Scotland.

Gilley, Jerry W. And Eggland, Steven A.   (1989). Principle of Human Resources Development. Massa-chusetts: Addison-Wesley Pub..

Jarvis, Peter. Professional Educa-tion. (1983). London: Routledge.

Patena, Karen R. et.al. Curriculum Model Baccalaureate Degree Education in Health Information Management. Illinois: American Health Information Management Association.

Sudjana, Djudju, Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI Bandung. (2007). Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Bagian-2, Ilmu Pendidikan Praktis. Jakarta: PT. Imperial Bhakti Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNESCO. Education for Rural Development: A Portfolio of Studies. Volume 1: Education and the Rural Community. Bangkok, Thailand, 1982.


MUTU DAN KEUNGGULAN PENDIDIKAN (1)

A.   Pemahaman tentang Mutu dan Keunggulan

Istilah mutu atau kualitas memiliki banyak definisi ber-beda dan bervariasi dari yang bersifat konvensional hingga bersifat strategis. Definisi konvensional mengenai kualitas biasanya menggambarkan karakteristik dari suatu produk (barang atau jasa) seperti kinerja (performance), kean-dalan (reliability), mudah dalam penggunaan (easy of use), estetika (esthetics), dan lain sebagainya. Sedangkan dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna produk (meeting the needs of customers). Makna kualitas terdiri atas sejumlah keistime-waan produk, baik itu keistimewaan secara langsung atau keistimewaan tidak langsung yang dapat memenuhi kei-nginan pelanggan; dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk (Gaspersz, 1997).

Juran (1989) mendefinisikan kualitas sebagai kemam-puan dalam mencapai tujuan (fitness for pupose). Menurut Crosby (1984) kualitas adalah kesesuaian dengan syarat-syarat yang ditetapkan (conformance to requirement).  Kualitas adalah menjaga janji pelayanan agar pihak yang dilayani merasa puas atau diuntungkan. Didasari oleh mak-na tersebut, upaya menetapkan kualitas sesuatu produk relatif sukar, karena adanya pihak yang menghasilkan dan pihak yang menggunakan. Kedua pihak tersebut dapat saja mengacu pada atribut yang berbeda, serta bertolak dari standar dan pola evaluasi yang berbeda pula. Jika kedua pihak hanya mengacu pada kepentingannya saja, maka penetapan kualitas menjadi sulit. Tetapi, pada umumnya mekanisme umpan balik dapat menghasilkan kesepakatan mengenai atribut dan standar yang akan digunakan dalam upaya penetapan kualitas. Penetapan atau evaluasi atas kualitas merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan mengenai atribut yang digunakan sebagai indikator kualitas. Hal ini akan bersifat relatif tergantung dari sudut pandang mana kualitas dilihat.

Berdasarkan kriteria yang mendasarinya, Robertshaw Kanwar, dan Suntavuruk (2001) mengklasifikasi kualitas dalam lima jenis yaitu:

  1. Kualitas sebagai hal yang luar biasa; kualitas jenis ini jarang dipakai untuk menunjukkan visi atau misi suatu lembaga pendidikan karena dianggap pencapaiannya terlalu berat. Kualitas jenis ini biasanya digunakan untuk menghargai seseorang atas dasar perilakunya pada masa yang lalu.
  2. Kualitas sebagai sesuatu yang mendekati kesempur-naan dan konsistensi. Kata-kata Center for Excellence (pusat keunggulan) menunjuk pada kualitas jenis ini. Kriteria yang digunakan untuk mengukur kualitas ini adalah kriteria yang ‘sempurna’. Banyak lembaga pen-didikan yang mendambakan kualitas jenis ini, hanya kualitas jenis ini yang dianggap layak diraih. Syarat tambahannya adalah bahwa kualitas ini harus secara konsisten dipertahankan dan atau ditingkatkan.
  3. Kualitas sebagai bentuk kecocokan dengan tujuan; kualitas ini diukur berdasarkan tujuan organisasi. Jika lembaga pendidikan menyatakan tujuan menjadi pusat pengembangan IPTEK, maka lembaga pendidikan ter-sebut dikatakan berkualitas jika mampu menghasilkan karya inovatif berbasis IPTEK.
  4. Kualitas sebagai hasil-sesuai-biaya (value for money). Kualitas dapat pula ditentukan oleh biaya yang dikelu-arkan untuk menghasilkan produk. Jika biaya sedikit tetapi memiliki banyak manfaat, produk tersebut dapat disebut berkualitas, meskipun dalam banyak hal kalah dengan produk lain yang serupa akan tetapi harganya (biayanya) berlipat ganda.
  5. Kualitas sebagai transformasi atau perubahan merujuk kepada produk sebelumnya. Bila produk sekarang lebih baik dari produk yang lalu, maka produk tersebut da-pat dianggap berkualitas meskipun masih kalah diban-dingkan dengan produk lain.

Dengan memperhatikan jenis-jenis kualitas tersebut di atas, kata ‘excellence’ dalam istilah ‘center for excellence mengandung makna sesuatu yang berkualitas dalam arti mendekati kesempurnaan yang secara konsisten diperta-hankan serta terus ditingkatkan.

Konsep excellence mulai dipopulerkan oleh Tom Peters dan Robert Waterman (1982) dalam buku yang berjudul “In Search of Excellence”. Keunggulan dalam hal ini adalah suatu karya dengan kualitas terbaik sebagai ciri utamanya. Dapat dikemukakan “bahwa Keunggulan  = Kualitas Terbaik”. Lembaga pendidikan dikatakan unggul jika mampu menunjukkan kualitas terbaiknya dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain. Oleh karena itu, makna keunggulan tidak pernah terlepas dari kualitas.

Keunggulan dalam kehidupan sehari-hari sering dimak-nai sebagai ‘kelebihan’, ‘lebih baik’, atau ‘lebih berkualitas’. Istilah keunggulan sering pula digunakan untuk memposi-sikan suatu produk (barang atau jasa) dalam persaingan. Dalam hal ini dikenal dua jenis keunggulan yaitu keunggu-lan komparatif dan keunggulan kompetitif.

Keunggulan komparatif adalah keunggulan relatif suatu produk dalam perdagangan internasional yang diukur berdasarkan ratio nilai tukar suatu barang terhadap barang lain yang diproduksi suatu negara dibandingkan dengan nilai tukar barang-barang yang sama yang diproduksi oleh negara lain; Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif terhadap negara lain apabila dalam produksi suatu komoditi tertentu dapat mengerjakan dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan komoditi alternatif yang tidak diproduksi.

Keunggulan kompetitif terkait dengan daya saing suatu produk yang relatif mapan sehingga mampu memasuki pasar tertentu dengan tingkat harga dan kualitas sesuai kebutuhan penggunanya. Produk yang memiliki keunggulan kompetitif biasanya didukung oleh pelayanan memadai sehingga memiliki daya saing dibandingkan dengan produk yang berasal dari sumber lain.

Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang sudah disediakan, dimiliki tanpa perlu adanya suatu upaya. Keka-yaan alam yang dimiliki oleh suatu wilayah adalah contoh nyata keunggulan komparatif. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, hal ini merupakan keunggulan komparatif. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal karena belum banyak memiliki keunggu-lan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang timbul karena ada suatu upaya yang dilakukan untuk mencapainya. Contoh negara yang memiliki keunggulan kompetitif adalah Jepang. Jepang menjadi negara maju karena memiliki keunggulan kompetitif walaupun dari segi keunggulan komparatif jauh di bawah Indonesia. Pemerin-tah Jepang sangat peduli terhadap pendidikan sehingga memiliki SDM unggul dalam memenangkan persaingan.

Apabila kedua jenis keunggulan tersebut dibandingkan, maka negara yang memiliki keunggulan kompetitif adalah negara yang maju. Indonesia banyak memiliki keunggulan komparatif tapi tidak banyak memiliki keunggulan kom-petitif, sehingga kalah maju jika dibandingkan Singapura, Jepang, dan lain-lain. Secara geografis, Singapura memiliki keunggulan komparatif yaitu letaknya yang strategis pada jalur pelayaran. Dengan keunggulan komparatif seperti ini pemerintah Singapura lebih menitikberatkan untuk menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Infrastruktur trans-portasinya diperkuat. Pemerintah Singapura tidak condong menjadi negara yang unggul di bidang manufaktur tapi unggul dalam sistem perdagangan. Ini adalah contoh per-paduan antara keunggulan komparataif dan kompetitif yang dimiliki Singapura, sehingga menjadi negara maju.

Tantangan kehidupan saat ini lebih mengutamakan ke-unggulan kompetitif dibandingkan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif menekankan pada keunggulan kai-tannya dengan sumber daya yang disediakan. Sedangkan keuntungan kompetitif bersandar pada penguasaan IPTEK serta informasi. Atas dasar pemahaman tersebut, yang dimaksud dengan ‘keunggulan/excellence’ pada istilah ‘Center for Excellence’ adalah jenis keunggulan kompetitif yaitu keunggulan yang diraih melalui suatu upaya.

B.   Meningkatkan Mutu; Meraih Keunggulan

Keunggulan individu ataupun organisasi dapat diraih apabila senantiasa berusaha menghasilkan karya dengan kualitas terbaik. Untuk menciptakan keunggulan, individu atau organisasi perlu melakukan perbaikan terus-menerus. Perbaikan selalu diikuti perubahan dan perubahan biasanya tidak lepas dari risiko. Tanpa keberanian mengambil risiko, tidak akan ada perubahan menuju arah perbaikan. Tentu saja risiko yang diambil terlebih dahulu dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan yang matang.

Sejumlah tips atau strategi manajemen untuk meraih keunggulan belakangan ini telah banyak dikembangkan. Peters dan Waterman (1982) dalam bukunya In Search of Excellence mengemukakan tujuh unsur yang didasari oleh ‘Model McKinsey-7S’ yang harus diperhatikan dalam meraih keunggulan yaitu:

  1. Strategi: perencanaan yang matang untuk mencapai sasaran yang dikenali atau tujuan yang ditetapkan.
  2. Struktur: struktur organisasi yang memiliki sifat fung-sional dan desentralisasi.
  3. Sistem: hal yang biasa dilakukan dalam memproses dan menyampai­kan informasi.
  4. Staf: kategori orang yang dipekerjakan.
  5. Style: bagaimana manajer berperilaku dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
  6. Skills: keterampilan karyawan melaksanakan tugas.
  7. Shared Value: konsep atau nilai yang diinspirasikan olah manajer kepada karyawannya.

Banyak praktisi bisnis biasanya berupaya menciptakan image positif di mata target/ sasaran atau calon pelanggan bagi produk yang dihasilkannya. Namun, Peters mengusul-kan lain, yaitu menciptakan image positif dalam persfektif perusahaan/organisasi. Kesuksesan dalam persaingan yang super ketat perlu membenahi dulu kondisi internal organi-sasi, terutama SDM-nya. Organisasi perlu menciptakan image positif di mata karyawan dengan cara menghargai karyawan serta mengapresiasi ide-ide mereka. Karyawan perlu dimotivasi untuk saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Organisasi dan karyawan perlu memiliki komitmen emosional untuk saling mendukung dan mema-jukan dalam hubungan saling menguntungkan. Kondisi ”internal” organisasi yang positif dengan sendirinya akan terpancar keluar dan akan dapat dirasakan oleh lingkungan tempat dimana organisasi tersebut beraktivitas.

Perjuangan untuk selalu menghasilkan yang terbaik dan usaha memperbaiki diri secara internal merupakan dua kunci sukses meraih keunggulan. Prinsip ini tidak hanya dapat diterapkan oleh pelaku bisnis dalam persaingan yang semakin ketat, tetapi oleh siapa pun yang ingin sukses dalam kegiatan yang ditekuni termasuk oleh lembaga pendidikan dalam meraih keunggulan.

Goldsmith dan Clutterbuck (1984) dalam bukunya The Winning Streak mengemukakan delapan sifat organisasi yang harus muncul dalam meraih keunggulan yaitu:

  1. Kepemimpinan: sebagai pusat pertumbuhan organisasi yaitu pemimpin yang mampu mengga­bungkan antara kewibawaan dengan kebijaksanaan dalam memotivasi orang-orang yang ada di sekitarnya serta memberikan rasa memiliki misi bagi organisasi secara keseluruhan.
  2. Otonomi: yang memberikan kebebasan mengerjakan sebagian besar pekerjaan secara efektif. Variasi yang tepat harus dibuat dalam mengintegrasikan otonomi dan pengendalian agar tidak bertolak belakang.
  3. Pengendalian (Control) yang efektif sehingga otonomi tetap berkembang. Yang diharapkan bukan kuantitas pengendalian tapi keseimbangan pengendalian. Sedikit pengendalian yang baik (konsisten) diyakini jauh lebih efektif dibandingkan dengan banyak pengendalian te-tapi selalu dilanggar.
  4. Keterlibatan dari semua pihak.Organisasi yang berhasil mendapatkan banyak sekali keterikatan dan kesetiaan karyawannya pada semua tingkat.
  5. Orientasi pelanggan yaitu mampu memenuhi harapan pelanggan. Perusahaan/organisasi yang gagal berarti hidup dalam harapannya sendiri; sebaliknya organisasi yang berhasil mampu memenuhi harapan pelanggan atau stakholders-nya.
  6. Kembali ke hal-hal dasar (back to basic). Organisasi yang berhasil mengetahui apa kegiatan utama mereka dan mengapa mereka ada di dalamnya; mereka tahu bagaimana cara menetapkan kegiatan serta menetap-kan target/sasarannya.
  7. Pembaharuan yaitu menciptakan suatu suasana yang mampu mendorong pembaharuan dan bertindak atas dasar buah pikiran yang menjanjikan.
  8. Integritas yaitu upaya membangun dan menjaga repu-tasi melalui perlakuan yang adil serta memberikan kepercayaan pada karyawan, pelanggan, atau stake-holders lainnya.

Heller (1982), dalam bukunya The Business of Success mengemukakan bahwa kesuksesan dapat dibangun atas dasar lima karakteristik yang membentuk sebuah akronim OMMIT yaitu:

  1. Objectives (Sasaran): yang didefinisikan dengan jelas serta usaha dilakukan untuk memenuhinya.
  2. Market (Pasar): kesempatan pasar atau dengan kata lain harapan pelanggan dikenali secara cermat agar usaha yang dilakukan dapat mencapai hasil optimal.
  3. Money (Uang): peranan serta kegunaannya sebagai sumber daya dipahami dan digunakan dengan jelas.
  4. Information (Informasi): informasi yang lengkap dan akurat untuk menunjang pengambilan keputusan.
  5. Team (Kelompok): manajemen diselenggarakan agar karyawan bekerja secara kelompok.

Setiap organisasi yang menghilangkan salah satu dan faktor-faktor tersebut akan menghadapi kerugian. Mana-jemen yang efektif sangat dibutuhkan untuk setiap faktor tersebut. Bahkan, uang hanya akan mendatangkan hasil jika digunakan dengan benar.

Meski banyak organisasi berharap meraih keunggulan, namun banyak di antara mereka yang gagal ketika mulai tumbuh dan berkembang. Kata kunci meraih keunggulan bukan hanya sekedar tumbuh dan berkembang. Diperlukan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Memahami hasil riset yang dilakukan terhadap beberapa perusahaan ternama dunia dapat dikemukakan beberapa kunci sukses untuk menjadikan sebuah organisasi yang tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang unggul yaitu:

  1. Keterbukaan terhadap beragam perubahan. Organisasi yang unggul memiliki kemampuan untuk mengantisi-pasi perubahan, mempersiapkan diri menghadapi peru-bahan, menyesuaikan diri terhadap perubahan, bahkan menikmati fase perubahan itu sendiri.
  2. Kepemimpinan yang kuat. Prinsip kepemimpinan yang diterjemahkan dalam konsep ‘super-leadership‘ yaitu pemimpin yang mampu membuat dalam diri setiap pengikutnya berkembang subur jiwa kepemimpinan paling tidak memimpin dirinya sendiri; kepemimpinan yang mewajibkan pemimpin turut serta membangun kekuatan dari tengah bersama pengikutnya dan men-dorong/memotivasi dari belakang. Konsep ini dikenal dengan prinsip “ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”. Sebuah prinsip kepemimpinan yang sukses dirumuskan oleh Ki Hadjar Dewantara.
  3. Sistem yang memungkinkan inovasi berlangsung tiada henti. Hal ini penting dilakukan sehubungan dengan keinginan utama dari setiap organisasi untuk menjadi organisasi yang unggul. Dengan adanya inovasi, core competencies yang dijalankan organisasi saat ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Inovasi seperti ini telah banyak dilakukan oleh pelaku bisnis kelas dunia.
  4. Tanpa disiplin dan komitmen yang kuat dari pihak manajemen puncak, akan sulit bagi organisasi untuk mencapai keunggulan.
  5. Reward system yang baik. Setiap individu pasti memi-liki derajat resistensi tertentu dalam menerima setiap perubahan. Dengan adanya suatu sistem penghargaan (reward system) yang baik, tingkat resistensi dapat diminimalisasi. Intinya semua karyawan ingin dihargai sesuai kinerjanya. Reward system berbasis kinerja sangat cocok untuk diterapkan.

Apabila kelima kunci sukses tersebut dapat diterapkan dengan baik, peluang organisasi untuk meraih keunggulan menjadi lebih terbuka sehingga visi dan misi organisasi dapat terlaksana dengan baik. Setiap organisasi memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembangan menjadi unggulan jika mampu dan konsisten menerapkan kunci sukses tersebut.

C.   Mutu/Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

Mutu atau kualitas penyelenggaraan pendidikan telah menjadi persoalan krusial dalam konteks peningkatan kua-litas SDM. Semua pihak memandang pentingnya pendidi-kan yang berkualitas. Pihak yang dianggap paling berke-pentingan dengan kualitas pendidikan adalah peserta didik dan para calon penguna hasil didik dapat berupa industri dan lembaga perusahaan, instansi pemerintahan, serta masyarakat dalam arti luas.

Salah satu komponen lembaga pendidikan yang paling mudah untuk dinilai adalah masukan misalnya berapa jumlah pendidik/staf, peserta didik, gedung, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya serta bagaimana kualifikasi masing-masing. Di masa lalu hanya ukuran masukan inilah yang biasa dipergunakan dalam menilai kualitas lembaga pendidikan. Paradigma baru menghendaki bahwa kualitas harus diukur pula atas dasar produk yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, namun untuk mengetahuinya harus dilakukan penelitian secara seksama dan terus-menerus. Sementara itu, kualitas proses lebih sulit diperoleh, karena sifatnya yang subjektif. Apa yang terjadi saat pembelajaran jarang terperhatikan. Padahal kualitas proses ini dapat menunjukkan ada atau tidak adanya pendidikan bermutu. Dalam melaksanakan dan mengevaluasi mutu pendidikan, masalah-masalah itu perlu mendapat perhatian tersendiri.

Hoy dkk. (2000) menjelaskan bahwa kualitas pendidi-kan adalah suatu hasil evaluasi terhadap proses pendidikan dengan harapan yang tinggi untuk dicapai. Setiap lembaga pendidikan harus menentukan sifat dan kualitas tertentu yang akan dicapainya. Lembaga pendidikan harus menge-tahui dengan tepat apa sasaran-sasarannya, paling tidak untuk hal-hal seperti berikut: (1) Peserta didik yang harus dilayani; (2) Program pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar; (3) Kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan yang diperlukan; (4) Prioritas pendidikan dan pengembangan IPTEK; (5) Sumber dana dan penggu-naannya; serta (6) Konteks atau relevansi pendidikan de-ngan kebutuhan pembangunan.

Sebagai salah satu acuan penilaian kualitas penyeleng-garaan pendidikan, Dirjen Dikti (1996) mengajukan tujuh karakteristik sebagai atributnya yaitu:

  1. Relevansi tujuan dan sasaran, dalam arti derajat kese-suaian antara tujuan dan sasaran lembaga pendidikan dengan aspirasi dari semua pihak yang berkepentingan serta dengan keperluan nyata masyarakat, industri dan pemerintah;
  2. Efisiensi, dalam arti derajat kehematan penggunaan sumber daya/dana untuk mencapai tujuan dan sasaran (keterkaitan antara masukan proses);
  3. Produktivitas, dalam arti kuantitas keluaran (dalam hal ini hasil, karena dampak sukar untuk dikuantifikasi) diperhitungkan terhadap satuan sumber daya tertentu yang digunakan (seperti: lulusan per satuan waktu dan lain-lain yang menunjukkan keterkaitan antara proses dan keluaran);
  4. Efektivitas, dalam arti derajat kesesuaian antara tuju-an dan sasaran dengan keluaran (hasil dengan mem-perhitungkan dampak);
  5. Akuntabilitas, dalam arti pertanggungjawaban lembaga pendidikan (pimpinan dan pribadi) mengenai segala sesuatu yang dilakukan dalam fungsi pendidikan. Pertanggungjawaban tersebut harus mengacu pada: (a) peraturan yang berlaku secara umum (di masya-rakat) dan khusus (di lingkungan pendidikan); (b) kejujuran dan kebenaran akademik dan profesi; serta (c) tata nilai, moral dan etika yang dianut;
  6. Pengelolaan sistem dalam arti kemampuan lembaga pendidikan menyesuaikan diri atau mengadaptasi diri terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat (lingkungan kerja, sosial, ekonomi, budaya dll.);
  7. Suasana akademik atau iklim organisasi, dalam arti derajat motivasi dan kepuasan kerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan fungsinya.

Upaya penetapan kualitas kinerja atau hasil (output) lembaga pendidikan menjadi lebih sulit, karena banyaknya pihak yang berkepentingan antara lain pimpinan lembaga pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, pemerintah, industri serta pengguna hasil (lulusan, pengembangan IPTEK, dll.). Masing-masing pihak dapat saja menekan agar kepentingan dan kepeduliannya yang harus digunakan sebagai acuan dalam menetapkan kualitas pendidikan. Dalam masyarakat yang dinamis, kepentingan dan kepedulian tersebut dapat berubah seiring perjalanan waktu. Hal ini berpengaruh pada kepentingan terhadap kualitas pendidikan. Dengan demikian lembaga pendidikan harus mampu merencanakan, menjalankan, dan mengen-dalikan proses yang dapat menjamin pencapaian kualitas.

Kualitas pendidikan bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Kualitas pendidikan merupakan hasil dari suatu proses pendidikan. Jika suatu proses pendidikan berjalan baik, efektif dan efisien, akan terbuka peluang yang sangat besar memperoleh hasil pendidikan berkualitas. Kualitas pendidikan mempunyai kontinum dari rendah ke tinggi. Dalam konteks pendidikan sebagai suatu sistem, kualitas pendidikan dapat dipandang sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kepemimpinan, iklim organisasi, kualifikasi pendidik, anggaran, kecukupan fasilitas belajar, dan sebagainya.

Sallis (2002) menyatakan: “Terdapat banyak sumber kualitas dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, pendidik yang profesional, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan stakeholders, sumber daya memadai, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang efektif, perhatian terhadap peserta didik, kurikulum yang memadai, dan juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut”. Sumber-sumber ini dapat dipandang sebagai faktor-faktor pembentuk kualitas pendidikan, atau faktor-faktor yang turut mempengaruhi kualitas pendidikan. Mutu yang dimaksud dalam pendidikan mencakup mutu suatu pelayanan yang dapat dinilai oleh semua stakeholders serta mutu produk jasa pendidikan yang mampu menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAERSAMBUNG ……………….!

PENDIDIKAN MENURUT ALIRAN FILSAFAT IDEALISME DAN REALISME: IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS)

 

A.   PENDAHULUAN

Terdapat banyak alasan untuk mempelajari filsafat pendidikan, khususnya apabila ada pertanyaan rasional yang seyogyanya tidak dapat dijawab oleh ilmu atau cabang ilmu-ilmu pendidikan. Pakar dan praktisi pendidikan memandang filsafat yang membahas konsep dan praktik pendidikan secara komprehensif sebagai bagian yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Terlebih lagi, di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang melaju sangat pesat, pendidikan harus diberi inovasi agar tidak ketinggalan perkembangan serta memiliki arah tujuan yang jelas. Di sinilah perlunya konstruksi filosofis yang mampu melandasi teori dan praktek pendidikan untuk mencapai keberhasilan substantif.

Teori dan praktek pendidikan memiliki spektrum yang sangat luas mencakup seluruh pemikiran dan pengalaman tentang tujuan, proses, serta hasil pendidikan. Pendidikan dapat dipelajari secara empirik berdasarkan pengalaman maupun melalui perenungan dengan melihat makna pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Praktek pendidikan memerlukan teori pendidikan, karena teori pendi­dikan akan memberikan manfaat antara lain: (1) Sebagai pedoman untuk mengetahui arah dan tujuan yang akan dicapai; (2) Mengurangi kesalahan-­kesalahan dalam praktek pendidikan karena dengan memahami teori dapat dipilih mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan; (3) Sebagai tolok ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan pendidikan.

Teori pendidikan yang berisikan konsep-konsep dapat dipelajari dengan menggunakan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan filosofi yang akan melahirkan pemahaman tentang filsafat pendidikan. Pendekatan filosofis terhadap pendidikan merupakan suatu pende­katan untuk menelaah dan memecahkan masalah pendidikan menggunakan metode filsafat. Pendidikan membutuhkan filsafat, karena masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan semata, yang terbatas pada pengalaman.

Dalam kegiatan pendidikan akan muncul masalah yang lebih luas, kompleks, dan mendalam serta tidak terbatas oleh pengalaman indrawi maupun fakta-fakta sehingga tidak dapat dijangkau oleh ilmu pendidikan (science of education). Masalah-masalah tersebut antara lain adalah tujuan pendidikan yang bersumber dari tujuan hidup manusia dan nilai sebagai pandangan hidup manusia. Nilai dan tujuan hidup memang merupakan suatu fakta, namun pembahasannya tidak dapat dikaji hanya dengan menggunakan pendekatan sains, melainkan diperlukan suatu perenungan yang lebih mendalam melalui filsafat.

Sejarah filsafat menunjukkan bahwa tidak hanya satu filsafat yang berkembang, melainkan banyak jenis aliran atau mazhab filsafat. Dalam filsafat ditemukan adanya aliran seperti idealisme, realisme, materialisme, pragmatisme, eksistensialime, dan sebagainya. Dengan demikian, pendekatan filosofis dalam memaknai teori pendidikan akan didasari oleh berbagai aliran filsafat tersebut. Dalam mempelajari dan mengembangkan teori pendidikan perlu dipahami aliran-aliran filsafat yang melandasinya.

Kiranya kegiatan pendidikan tidak sekedar dipandang sebagai gejala sosial yang bersifat rasional semata akan tetapi ada sesuatu yang mendasarinya. Peranan filsafat dalam mendasari teori ataupun praktek pendidikan merupakan salah satu sumbangan berharga bagi pengembangan pendidikan. Dengan memperhatikan uraian di atas, salah satu pertanyaan yang muncul adalah: “Bagaimana aliran-aliran filsafat melandasi teori pendidikan?” Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan mengkaji pemikiran tentang teori pendidikan menurut aliran-aliran filsafat yang ada. Di antara sekian banyak aliran filsafat, kajian ini akan difokuskan untuk membahas pemikiran tentang teori pendidikan menurut aliran filsafat idealisme dan realisme.

Pembahasan dalam makalah ini menekankan pada topik tentang teori pendidikan berdasarkan aliran filsafat idealisme dan realisme. Kajianya didasarkan pada pemahaman tentang landasan filosofis yang digunakan dalam pengembangan teori pendidikan. Awal pembahasan dimulai dengan pentingnya mempelajari filsafat dalam pengembangan teori pendidikan. Selanjutnya dikemukakan tinjauan umum tentang filsafat dan filsafat pendidikan; serta aliran filsafat idealisme dan realisme dalam pendidikan. Pada bagian akhir tulisan dikemukakan pembahasan mengenai pertentangan serta perpaduan aliran filsafat idealisme dan realisme dalam mewarnai teori dan praktek pendidikan, khususnya Pendidikan Luar Sekolah. 

 

B.   PENDIDIKAN MENURUT ALIRAN FILSAFAT IDEALISME DAN REALISME

1.   Tinjauan Umum tentang Filsafat Pendidikan

Dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir, namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Tegasnya, filsafat adalah karya akal manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Filsafat merupakan ilmu atau pendekatan yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Menurut Immanuel Kant (1724-1804) yang seringkali disebut sebagai raksasa pemikir Barat, filsafat adalah ilmu pokok yang merupakan pangkal dari segala pengetahuan.

Kerana luasnya lapangan filsafat, orang sepakat mempelajari filsafat dengan dua cara, yaitu mempelajari sejarah perkembangannya (metode historis) dan mempelajari isi atau pembahasannya dalam bidang-bidang tertentu (metode sistematis). Dalam metode historis orang mempelajari sejarah perkembangan aliran-aliran filsafat sejak dahulu kala sehingga sekarang. Di sini dikemukakan riwayat hidup tokoh-tokoh filsafat di segala masa, bagaimana timbulnya aliran filsafatnya tentang logika, tentang metafisika, tentang etika, dan tentang keagamaan. Dalam metode sistematis orang membahas isi persoalan ilmu filsafat itu dengan tidak mementingkan sejarahnya. Orang membagi persoalan ilmu filsafat itu dalam bidang-bidang yang tertentu. Misalnya, dalam bidang logika dipersoalkan mana yang benar dan yang salah menurut pertimbangan akal, bagaimana cara berpikir yang benar dan mana yang salah. Dalam bidang etika dipersoalkan tentang manakah yang baik dan yang buruk dalam perbuatan manusia. Dalam metode sistematis ini para filsuf dikonfrontasikan tanpa mempersoalkan periodasi masing-masing.

Filsafat itu sangat luas cakupan pembahasannya, yang ditujunya adalah mencari hakihat kebenaran atas segala sesuatu yang meliputi kebenaran berpikir (logika), berperilaku (etika), serta mencari hakikat atau keaslian (metafisika). Sejak zaman Aristoteles hingga dewasa ini lapangan-lapangan yang paling utama dalam filsafat selalu berputar di sekitar logika, metafisika, dan etika. Dengan memperhatikan sejarah serta perkembangannya, filsafat mempunyai beberapa cabang yaitu: (1) Metafisika: filsafat tentang hakikat yang ada di balik fisika, hakikat yang bersifat transenden dan berada di luar jangkauan pengalaman manusia; (2) Logika: filsafat tentang pikiran yang benar dan yang salah; (3) Etika: filsafat tentang perilaku yang baik dan yang buruk; (4) Estetika: filsafat tentang kreasi yang indah dan yang jelek; (5) Epistomologi: filsafat tentang ilmu pengetahuan; (6) Filsafat-filsafat khusus lainnya: filsafat agama, filsafat manusia, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat alam, filsafat pendidikan, dan sebagainya.

Filsafat akan memberikan kepuasan kepada keinginan manusia akan pengetahuan yang tersusun dengan tertib, tentang kebenaran. Fungsi filsafat adalah kreatif, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah dan menuntun pada jalan baru serta membangun keyakinan atas dasar kematangan intelektual. Filsafat tidak hanya cukup diketahui, tetapi dapat dipraktekkan dalam hidup sehari-sehari. Filsafat akan memberikan dasar-dasar pengetahuan yang dibutuhkan untuk hidup secara baik, bagaimana hidup secara baik dan bahagia. Dengan kata lain, tujuan filsafat adalah mencari hakikat kebenaran sesuatu, baik dalam logika (kebenaran berpikir), etika (berperilaku), maupun metafisik (hakikat keaslian).

Pendekatan filosofis untuk menjelaskan suatu masalah dapat diterapkan dalam aspek-aspek kehidupan manusia, termasuk dalarn pendidikan. Filsafat tidak hanya melahirkan pengetahuan banu, melainkan juga melahirkan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat terapan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi. John Dewey (1964) berpendapat bahwa filsafat merupakan teon umum tentang pendidikan. Filsafat sebagai suatu sistem berpikir akan menjawab persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban filosofis pula.

Setiap praktik pendidikan atau pembelajaran tidak terlepas dari sejumlah masalah dalam mencapai tujuannya. Upaya pemecahan masalah tersebut akan memerlukan landasan teoretis-filosofis mengenai apa hakikat pendidikan dan bagaimana proses pendidikan dilaksanakan. Henderson dalam Sadulloh (2004) mengemukakan bahwa filsafat pendidikan adalah filsafat yang diaplikasikan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan. Peranan filsafat yang mendasari berbagai aspek pendidikan merupakan suatu sumbangan yang berharga dalam pengembangan pendidikan, baik pada tataran teoretis maupun praktis. Filsafat sebagai suatu sistem berpikir dengan cabang-cabangnya (metafisika, epistemologi, dan aksiologi) dapat mendasari pemikiran tentang pendidikan.

Menurut Brubacher (1959), terdapat tiga prinsip filsafat yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu: (1) persoalan etika atau teori nilai; (2) persoalan epistemologi atau teori pengetahuan; dan (3) persoalan metafisika atau teoni hakikat realitas. Untuk menentukan tujuan pendidikan, memotivasi belajar, mengukur hasil, pendidikan akan berhubungan dengan tata nilai. Persoalan kuriikulum akan berkaitan dengan epistemologi. Pembahasan tentang hakikat realitas, pandangan tentang hakikat dunia dan hakikat manusia khususnya, diperlukan untuk menentukan tujuan akhir pendidikan.

Metafisika memberikan sumbangan pemikiran dalam membahas hakikat manusia pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan hakikat anak, yang bermanfaat dalam menentiikan tujuan akhir pendidikan. Mempelajari metafisika perlu sekali untuk mengontrol tujuan pendidikan dan untuk mengetahui bagaimana dunia anak. Epistemologi sebagai teori pengetahuan, tidak hanya menentukan pengetahuan mana yang harus dipelajari tetapi juga menentukan bagaimana seharusnya siswa belajar dan bagaimana guru mengajar. Pendidikan perlu mengetahui persoalan belajar untuk mengembangkan kurikulum, proses dan metode belajar. Aksiologi akan menentukan nilai-nilai yang baik dan yang buruk yang turut menentukan perbuatan pendidikan. Aksiologi dibutuhkan dalam pendidikan, karena pendidikan harus menentukan nilai-nilai mana yang akan dicapai melalui proses pendidikan. Disadari atau tidak, pendidikan akan berhubungan dengan nilai, dan pendidikan harus menyadari kepentingan nilai-nilai tersebut.

Dalam arti luas filsafat pendidikan mencakup filsafat praktek pendidikan dan filsafat ilmu pendidikan (Mudyahardjo, 2001). Filsafat praktek pendidikan membahas tentang bagaimana seharusnya  pendi-dikan diselenggarakan dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia mencakup filsafat praktek pendidikan dan filsafat sosial pendidikan. Filsafat ilmu pendidikan adalah analisis kritis komprehensif tentang pendidikan sebagai bentuk teori pendidikan. Aspek filsafat dalam ilmu pendidikan dapat dilihat berdasarkan empat kategori sebagai berikut: (1) Ontologi ilmu pendidikan yang membahas tentang hakekat substansi dan pola organisasi ilmu pendidikan; (2) Epistemologi ilmu pendidikan yang membahas tentang hakekat objek formal dan material ilmu pendidikan; (3) Metodologi ilmu pendidikan yang membahas tentang hakekat cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pendidikan; (4) Aksiologi ilmu pendidikan, membahas tentang hakekat nilai kegunaan teoritis dan praktis ilmu pendidikan.

Kajian terhadap fisafat pendidikan akan memadukan keempat aspek tersebut di atas sebagai landasan dalam menjawab tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut: (1) Apakah sebenarnya pendidikan itu? (2) apakah tujuan pendidikan sebenarnya? dan (3) Dengan cara apa tujuan pendidikan itu dapat dicapai? (Henderson, 1959). Jawaban masalah pokok tersebut tertuang dalam: (1) Tujuan pendidikan: (2) Kurikulum, (3) Metode pendidikan, (4) Peranan peserta didik; dan (5)  Peran tenaga pendidik.

Dalam sejarah perkembangan filsafat telah lahir sejumlah aliran filsafat. Dengan adanya aliran-aliran filsafat, maka konsepsi mengenai filsafat pendidikan telah dipengaruhi oleh aliran-aliran tersebut. Dengan memperhatikan obyek filsafat dan masalah pokok pendidikan, selanjutnya akan dibahas aliran filsafat idealisme dan realisme dalam melandasi pengembangan teori pendidikan.

 

2.   Aliran Filsafat Idealisme dalam Pendidikan

Idealisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan itu tidak lain daripada kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia itu terletak di luarnya. Konsep filsafat menurut aliran idealisme adalah: (1) Metafisika-idealisme; Secara absolut kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan rohaniah, sedangkan secara kritis yaitu adanya kenyataan yang bersifat fisik dan rohaniah, tetapi kenyataan rohaniah yang lebih dapat berperan; (2) Humanologi-idealisme; Jiwa dikarunai kemampuan berpikir yang dapat menyebabkan adanya kemampuan memilih; (3) Epistemologi-idealisme; Pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengingatan kembali melalui berpikir. Kebenaran hanya mungkin dapat dicapai oleh beberapa orang yang mempunyai akal pikiran yang cemerlang; sebagian besar manusia hanya sampai pada tingkat berpendapat; (4) Aksiologi-idealisme; Kehidupan manusia diatur oleh kewajiban-kewajiban moral yang diturunkan dari pendapat tentang kenyataan atau metafisika

Dalam hubungannya dengan pendidikan, idealisme memberi sumbangan yang besar tehadap perkembangan filsafat pendidikan. Kaum idealis percaya bahwa anak merupakan bagian dari alam spiritual, yang memiliki pembawaan spiritual sesuai potensialitasnya. Oleh karena itu, pendidikan harus mengajarkan hubungan antara anak dengan bagian alam spiritual. Pendidikan harus menekankan kesesuian batin antara anak dan alam semesta. Pendidikan merupakan pertumbuhan ke arah tujuan pribadi manusia yang ideal. Pendidik yang idealisme mewujudkan sedapat mungkin watak yang terbaik. Pendidik harus memandang anak sebagai tujuan, bukan sebagai alat.

Menurut Power (1982), implikasi filsafat pendidikan idealisme adalah sebagai berikut: (1) Tujuan: untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikkan  sosial; (2) Kurikulum: pendidikan liberal untuk pengembangan kemam-puan dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan; (3) Metode: diutamakan metode dialektika, tetapi metode lain yang efektif dapat dimanfaatkan; (4) Peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan dasarnya; (5) Pendidik bertanggungjawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerja sama dengan alam.

 

3.   Aliran Filsafat Realisme dalam Pendidikan

Aliran filsafat realisme berpendirian bahwa pengetahuan manusia itu adalah gambaran yang baik dan tepat dari kebenaran. Konsep filsafat menurut aliran realisme adalah: (1) Metafisika-realisme; Kenyataan yang sebenarnya hanyalah  kenyataan fisik (materialisme); kenyataan material dan imaterial (dualisme), dan kenyataan yang terbentuk dari berbagai  kenyataan (pluralisme); (2) Humanologi-realisme; Hakekat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisme kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir; (3) Epistemologi-realisme; Kenyataan hadir dengan sendirinya tidak tergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia, dan kenyataan dapat diketahui oleh pikiran. Pengetahuan dapat diperoleh melalui penginderaan. Kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan  memeriksa kesesuaiannya dengan fakta; (4) Aksiologi-realisme; Tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan pada taraf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat-istiadat yang telah teruji dalam kehidupan.

Dalam hubungannya dengan pendidikan, pendidikan harus universal, seragam, dimulai sejak pendidikan yang paling rendah, dan merupakan suatu kewajiban. Pada tingkat pendidikan yang paling rendah, anak akan menerima jenis pendidikan yang sama. Pembawaan dan sifat manusia sama pada semua orang. Oleh karena itulah, metode, isi, dan proses pendidikan harus seragam. Namun, manusia tetap berbeda dalam derajatnya, di mana ia dapat mencapainya. Oleh karena itu, pada tingkatan pendidikan yang paling tinggi tidak boleh hanya ada satu jenis pendidikan, melainkan harus beraneka ragam jenis pendidikan. Inisiatif dalam pendidikan terletak pada pendidik bukan pada peserta didik. Materi atau bahan pelajaran yang baik adalah bahan pelajaran yang memberi kepuasan pada minat dan kebutuhan pada peserta didik. Namun, yang paling penting bagi pendidik adalah bagaimana memilih bahan pelajaran yang benar, bukan memberikan kepuasan terhadap minat dan kebutuhan pada peserta didik. Memberi kepuasan terhadap minat dan kebutuhan siswa hanyalah merupakan alat dalam mencapai tujuan pendidikan, atau merupakan strategi mengajar yang bermanfaat.

Menurut Power (1982), implikasi filsafat pendidikan realisme adalah sebagai berikut: (1) Tujuan: penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial; (2) Kurikulum: komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna berisi pentahuan umum dan pengetahuan praktis; (3) Metode: Belajar tergantung pada pengalaman baik langsung atau tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis. Metode pontiditioning (Stimulua-Respon) adalah metode pokok yang digunakan; (4) Peran peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang handal dapat dipercaya. Dalam hal disiplin,  peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik; (5) Peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar dan dengan keras menuntut prestasi peserta didik.

 

C.   PENDIDIKAN IDEALISME DAN REALISME DALAM PLS

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis diluar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. Untuk mengefektifkan pencapaian tujuan PLS tersebut maka aliran filsafat pendidikan idealisme dan realisme dapat digunakan sebagai landasar teoretis maupun praktis. Berikut ini akan dikemukakan implikasi filsafat pendidikan idealisme dan realisme dalam penyelenggaraan PLS dalam menetapkan tujuan, kurikulum, metode, serta peran peserta didi dan pendidik.

 

1.   Pendidikan Idealisme dalam PLS

Dengan memperhatikan implikasi filsafat pendidikan realisme maka penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dapat dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama: tujuan program PLS pertama-tama harus difokuskan pada pembentukan karakter atau kepribadian peserta didik. Pada tahap selanjutnya program pendidikan tertuju kepada pengembangan bakat dan kebaikan sosial. Peserta didik digali potensinya untuk tampil sebagai individu berbakat/berkemampuan yang akan memiliki nilai guna bagi kepentingan masyarakat.

Kedua, kurikulum pendidikan PLS dikembangkan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan praktis. Kurikulum diarahkan pada upaya pengembangan kemampuan berpikir melalui pendidikan umum. Di samping itu kurikulum juga dikembangkan untuk mempersiapkan keterampilan bekerja untuk keperluan memperoleh mata pencaharian melalui pendidikan praktis.

Ketiga, metode pendidikan dalam program PLS disusun menggunakan metode pendidikan dialektis. Meskipun demikian setiap metode yang dianggap efektif mendorong belajar dapat pula digunakan. Pelaksanaan pendidikan cenderung mengabaikan dasar-dasar fisiologis dalam belajar.

Keempat, peserta didik bebas mengembangkan bakat dan kepribadiannya. Pendidikan bekerjasama dengan alam dengan proses pengembangan kemampuan ilmiah. Oleh karena itu tugas utama tenaga pendidik adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan efisien dan efektif.

 

2.   Pendidikan Realisme dalam PLS

Dengan memperhatikan implikasi filsafat pendidikan idealisme maka penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dapat dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, tujuan program pendidikan PLS terfokus agar peserta didik dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam hidup. Disamping itu, peserta didik diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dalam hidup bermasyarakat.

Kedua, kurikulum komprehensif yang  berisi semua pengetahuan yang berguna dalam penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Kurikulum berisi unsur-unsur pendidikan umum untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pendidikan praktis untuk kepentingan bekerja.

Ketiga, semua kegiatan belajar berdasarkan pengalaman baik langsung maupun tidak langsung. Metode mengajar hendaknya bersifat logis, bertahap dan berurutan. Pembiasaan (pengkondisian) merupakan sebuah metode pokok yang dapat dipergunakan dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan.

Keempat, Dalam hubungannnya dengan pengajaran, peranan peserta didik adalah penguasaan pengetahuan yang handal sehingga mampu mengikuti perkembangan Iptek. Dalam hubungannya dengan disiplin, tatacara yang baik sangat penting dalam belajar. Artinya belajar dilakukan secara terpola berdasarkan pada suatu pedoman. Peserta didik perlu mempunyai disiplin mental dan moral untuk setiap tingkat kebaikkan. Peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan,  keterampilan teknik-teknik pendidikan dengan kewenangan untuk mencapai hasil pendidikan yang dibebankan kepadanya.

 

D.   KESIMPULAN

1.   Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya diperoleh temuan sebagai sebagai berikut:

Pertama, aliran filsafat idealisme dalam pendidikan menekankan pada upaya pengembangan bakat dan kemampuan peserta didik sebagai aktualisasi potensi yang dimilikinya. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan  yang berorientasi pada penggalian potensi dengan memadukan kurikulum pendidikan umum dan pendidikan praktis. Kegiatan belajar terpusat pada peserta didik yang dikondisikan oleh tenaga pendidik.

Kedua, pendidikan menurut aliran filsafat realisme menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan yang ketat dan sistematis dengan dukungan kurikulum yang komprehensif dan kegiatan belajar yang teratur di bawah arahan oleh tenaga pendidik.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dikemukakan bahwa aliran filsafat idealisme dan realisme pendidikan tidak perlu dipertentangkan, tetapi dapat dipilih atau dipadukan untuk menemukan aliran yang sesuai dalam melandasi teori dan praktek pendidikan untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain idealisme ataupun realisme pendidikan dapat diterapkan tergantung konteks dan kontennya.  

 

2.   Saran-saran

Dalam pengembangan teori yang mendasari praktek PLS, aliran filsafat idealisme dan realisme akan memberikan warna tersendiri. Terakait dengan hal tersebut dapat dikemukakan beberapa saran untuk pengembangan teori dan praktek PLS yaitu: (1) Aliran filsafat idealisme dan realisme telah memberi perspektif filosofis tersendiri dalam memandang pendidikan. Pada tahap selanjutnya diperlukan upaya untuk memilih mana yang sesuai atau memadukan konsep, prinsip serta pendekatan aliran-aliran tersebut pada kerangka konseptual pendidikan; (2) Praktisi pendidikan diharapkan dapat menuangkan landasan filosofis dari setiap aliran filsafat dalam semua keputusan serta proses pendidikan. Sesuai tuntutan profesionalisme, praktisi pendidikan harus memahami landasan filosofis pendidikan yang berpadu dengan ilmu pendidikan untuk mengembangkan teori dan praktek pendiikan; (3) Disamping idealisme dan realisme masih terdapat banyak aliran filsafat lainnya yang melandasi teori pendidikan. Tahap selanjutnya, perlu dikaji aliran-aliran mana yang sesuai dengan konteks PLS.

 

DAFTAR PUSTAKA

Dewey. J (1964). Democracy in Education. Newyork: The Mc Millan Company.

Henderson, Stella  van Petten, 1959. Introduction to Philosophy of Education. Chicago: The University of Chicago Press.

Mudyahardjo, R., (2001). Filsafat Ilmu Pendidikan: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Power, E. J. (1982). Philosophy of Education. NewJersey: Prentice Hall Inc.

Sadulloh, U. (2004). Pengantar Pilsafat Pendidikan. Bandung: Alpabeta.